Pagi ini, berbagai informasi terkini yang menarik perhatian masyarakat telah menjadi topik utama. Mulai dari nasib honorer calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu hingga penjelasan mengenai bendera Merah Putih yang sempat robek saat latihan perayaan HUT TNI. Berikut adalah rangkuman lengkapnya.
Ratusan Honorer Masuk Usulan Susulan jadi PPPK Paruh Waktu, tetapi Belum Jelas
Sebanyak 526 honorer non-database BKN di lingkungan Pemerintah Kota Serang, Provinsi Banten, masih menunggu kepastian status pengangkatannya menjadi PPPK paruh waktu. Kepala Bidang Pengadaan Pegawai BKPSDM Kota Serang, Hafiz Rahman, menjelaskan bahwa semua keputusan bergantung pada kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
“Usulan untuk PPPK paruh waktu itu sudah diajukan, tapi harus disetujui oleh KemenPANRB,” ujarnya di Serang, Jumat (3/10).
Meski demikian, para honorer tersebut tetap berharap agar status mereka segera ditentukan. Mereka berharap bisa mendapatkan pengakuan resmi sebagai pegawai pemerintah yang layak.
Pendamping PKH, TKSK, dan PRS Menerima SK PPPK, Jumlahnya Lumayan Banyak
Di Kabupaten Lampung Selatan, sejumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK teknis Kementerian Sosial. Selain pendamping PKH, ada juga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Rehabilitasi Sosial (PRS) yang turut menerima SK tersebut.
Kepala Dinas Sosial Lampung Selatan, Puji Sukamto, menyebutkan bahwa total peserta pelantikan PPPK semestinya berjumlah 222 orang. Meski jumlahnya cukup besar, para pendamping ini tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari sistem pelayanan sosial di daerah tersebut.
Lapor ke Istana soal IKN, Pak Basuki Diladeni 2 Wakil Menteri
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, melaporkan perkembangan pembangunan IKN sebagai ibu kota politik kepada dua wakil menteri sekretariat negara, yakni Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.
Pertemuan ini dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Jumat (3/10/2025). Basuki menjelaskan bahwa laporan tersebut terkait dengan status dan perkembangan pembangunan IKN setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Dengan adanya peraturan baru ini, diharapkan proses pembangunan IKN dapat lebih terarah dan memenuhi target yang telah ditetapkan.
Bendera Merah Putih Robek di Monas, Ini Penjelasan TNI
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, membenarkan bahwa bendera Merah Putih yang terbentang di Monas sempat robek saat gladi kotor perayaan HUT Ke-80 TNI pada Kamis (2/10).
Menurut Freddy, bendera tersebut robek karena tertiup angin kencang saat ingin dibentangkan. “Pada saat kemarin, angin di atas 20 knot itu cukup kencang. Jadi, bahan kain yang kami gunakan juga kurang bagus,” kata Freddy saat ditemui awak media di halaman Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).
Meskipun terjadi insiden, TNI tetap memastikan bahwa bendera Merah Putih akan kembali dipasang dengan baik dalam acara resmi perayaan HUT TNI.
Caketum AAI Tjandra Sridjaja Siapkan Program Bantuan Hukum Gratis untuk Masyarakat
Sebanyak 87 Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (DPC AAI) mendukung Tjandra Sridjaja Pradjonggo untuk maju sebagai calon ketua umum AAI periode 2025-2030. Acara deklarasi diadakan di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (3/10), dihadiri ratusan anggota AAI dari berbagai daerah.
Tjandra menyampaikan bahwa dirinya siap menjadi ketua umum AAI demi mewujudkan rekonsiliasi dan kebersamaan agar AAI kembali dalam satu wadah. Saat ini, AAI masih terpecah tiga kubu, sehingga perlu adanya kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh elemen organisasi tersebut.
Selain itu, Tjandra juga berkomitmen untuk menyediakan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat, terutama yang tidak mampu secara finansial.