Penjelasan Menteri ESDM terkait Subsidi LPG 3 kg
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan respons terhadap pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengenai harga LPG 3 kg yang disubsidi. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa harga asli LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung, sementara harga jual kepada masyarakat hanya Rp 12.750 per tabung. Dengan demikian, subsidi yang diberikan mencapai Rp 30 ribu per tabung atau sekitar 70% dari harga asli.
Subsidi ini memakan anggaran sebesar Rp 80,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Jumlah pelanggan yang menikmati subsidi ini mencapai 41,5 juta orang. Meski begitu, Bahlil menanggapi pernyataan Menkeu dengan mengatakan bahwa kemungkinan besar ada kesalahan dalam pemahaman data.
“Mungkin Menkeu salah baca data. Biasalah, mungkin masih butuh penyesuaian,” ujar Bahlil saat diwawancarai di kantor Badan Pengelola Migas (BPH Migas), Kamis (2/10).
Menurut Bahlil, dirinya sudah sering membahas masalah LPG 3 kg. Ia menilai bahwa Menteri Keuangan belum diberi informasi yang lengkap oleh Direktorat Jenderal atau tim terkait. Ia menjelaskan bahwa Kementerian ESDM bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sedang melakukan pematangan data agar distribusi LPG 3 kg bisa dilakukan dengan satu data yang akurat.
Pemerintah juga sedang merumuskan aturan terkait pengelolaan subsidi LPG 3 kg. Bahlil menegaskan bahwa pengawasan terhadap LPG 3 kg idealnya dilakukan oleh badan atau instansi tertentu. Saat ini, subsidi yang mencapai antara Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun per tahun hanya diawasi oleh Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
“Subsidi ini harus kami jamin dan pastikan tepat sasaran. Institusinya sedang kami pikirkan, apakah BPH Migas atau kami membuat badan ad hoc-nya. Itu semua masih dalam diskusi,” kata Bahlil.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa selisih harga LPG 3 kg ditanggung oleh pemerintah. Ia juga menyebutkan bahwa terdapat delapan jenis barang energi maupun non energi yang sebagian harga jualnya ditanggung oleh pemerintah.
“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” ujar Purbaya dalam pernyataannya.
Dari sisi pemerintah, upaya untuk memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan terus dilakukan. Hal ini termasuk dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah
Beberapa langkah yang sedang dilakukan antara lain:
- Pemetaan data: Kementerian ESDM dan BPS sedang memperbaiki data distribusi LPG 3 kg agar lebih akurat.
- Penyusunan regulasi: Pemerintah sedang merumuskan aturan baru terkait pengelolaan subsidi.
- Pengawasan yang lebih ketat: Pemerintah sedang mempertimbangkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi penggunaan subsidi.
- Evaluasi kebijakan: Seluruh kebijakan subsidi akan terus dievaluasi agar lebih efektif dan adil.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.