Langkah Strategis APSIPOL dalam Menghadapi Kebijakan Riset Nasional
Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL) mengambil langkah strategis untuk merespons arah kebijakan baru riset nasional. Dalam upaya memperkuat kolaborasi antara akademisi dan lembaga riset, APSIPOL bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan Kuliah Umum bertajuk “Ilmu Politik dalam Bingkai Kebijakan Riset dan Inovasi Nasional” yang diadakan secara daring pada Senin, 1 Desember 2025.
Kegiatan ini menjadi momen penting bagi APSIPOL untuk membahas perkembangan ilmu politik kontemporer sekaligus memperluas potensi kerja sama dengan BRIN dalam kerangka Prioritas Riset Nasional (PRN). Acara ini juga menjadi wadah diskusi tentang peran ilmu politik dalam mendukung pembangunan nasional.
Tanggung Jawab Akademik dalam Ilmu Politik
Ketua Umum APSIPOL, Dr. Asep A. Sahid Gatara, M.Si., menekankan bahwa para akademisi ilmu politik memiliki tanggung jawab besar. Mereka tidak hanya harus fokus pada pengembangan keilmuan, tetapi juga memastikan bahwa ilmu politik memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
“Ilmu politik saat ini menghadapi tuntutan untuk tidak hanya menjadi disiplin teoretis, tetapi juga harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, institusi, dan arah pembangunan nasional,” ujar Asep.
Menurutnya, kurikulum ilmu politik perlu dirancang agar relevan dengan dinamika politik kontemporer dan mampu beradaptasi dengan model kurikulum berdampak yang sedang diperkenalkan pemerintah. Hal ini sangat mendesak karena pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berpengaruh kuat pada tata kelola kemanusiaan hingga kenegaraan.
Sinergi Riset di Era Pemerintahan Baru
Sebagai narasumber utama, Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, M.Si., menjelaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan interdisipliner dalam merespons kebutuhan ilmu pengetahuan masa kini. Di era pemerintahan Prabowo dan Gibran, kebijakan riset nasional terus disempurnakan dengan fokus pada penetapan Prioritas Riset Nasional (PRN), penguatan ekosistem penelitian, serta peningkatan sinergi antara akademisi, pemerintah, dan lembaga riset.
“Pemerintah mendorong agar riset tidak berjalan terpisah satu sama lain, serta mampu merespons kebutuhan strategis negara,” kata Prof. Arif.
Dalam paparannya, Kepala BRIN juga mengapresiasi kontribusi publikasi internasional bidang ilmu politik yang kini menempati peringkat kedua setelah ilmu lingkungan dalam periode 2020 hingga 2024. Ia menekankan bahwa kemajuan sebuah negara sangat selaras dengan tingkat inovasinya, di mana saat ini Indonesia menempati posisi 55 dalam Global Innovation Index (GII).
Strategi Konsolidasi Riset
Untuk menjawab tantangan tersebut, Prof. Arif menawarkan strategi konsolidasi riset nasional yang bersifat horizontal dan vertikal. Secara horizontal, sinergi dibangun dengan kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Sementara secara vertikal, fokus diarahkan pada penguatan riset daerah untuk menyelesaikan masalah lokal yang spesifik. Di penghujung acara yang dipandu oleh moderator Dr.rer.pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.PP. dan host Prof. Arizka Warganegara, Ph.D. ini, Kepala BRIN mengajak seluruh elemen APSIPOL untuk lebih intensif melakukan riset kolaboratif.
“Dibutuhkan keakraban Ilmu Politik dengan dunia riset dan inovasi agar senantiasa berdampak, seperti lahirnya inovasi bagi kehidupan demokrasi yang semakin mudah dan murah,” kata Dr. Asep A. Sahid menutup pandangannya mengenai urgensi riset yang solutif.