Kondisi Jembatan Perdamaian yang Mengkhawatirkan
Akses jembatan yang menghubungkan Desa Sikasur (Belik) dan Desa Karangmoncol (Randudongkal) kembali menjadi perhatian publik yang luas setelah kondisinya terus memburuk tanpa solusi yang signifikan. Jembatan yang membentang sepanjang 42 meter di atas Sungai Comal, dikenal sebagai “Jembatan Perdamaian” oleh warga, telah mengalami kerusakan masif selama hampir satu tahun penuh tanpa adanya tindakan yang nyata dari pihak berwenang.
Kondisi yang Membahayakan Pengguna
Kerusakan struktural pada Jembatan Perdamaian, sebagai jalur vital antara dua desa tersebut, semakin hari semakin mengancam keselamatan pengguna jalan. Material pembentuknya terlihat mengalami pengikisan parah, rangka penopang utama melemah secara struktural, dan beberapa bagian kritis hampir mustahil dilintasi dengan aman.
Derasnya arus air dari Sungai Comal saat musim hujan menambah parah situasi dengan terus menggerus bagian bawah pondasi jembatan. Visualisasi yang diambil pada Rabu (19/11/2025) menunjukkan keretakan dan kelengkungan yang jelas pada badan jembatan. Warga menegaskan bahwa kondisi ini bukan lagi sekadar ketidaknyamanan, melainkan bahaya keselamatan yang nyata.
Slamet Riyadi, penduduk Desa Sikasur, menekankan bahwa jalur utama antar-kecamatan ini harus segera diperbaiki. “Iya, itu rusak sudah lama, hampir setahun. Tergerus banjir,” ungkap Slamet Riyadi. “Harapan warga, pemerintah daerah bisa segera melakukan perbaikan.”
Pentingnya Jembatan bagi Mobilitas Warga
Dampak kerusakan ini dirasakan oleh warga Desa Simpur dan semua pengguna rute yang menuju Karangmoncol, Bantarbolang, hingga pusat Pemalang. Jembatan Perdamaian merupakan rute yang paling cepat dan efisien, jauh mengungguli alternatif lain yang memerlukan waktu tempuh yang jauh lebih panjang.
Selain berfungsi sebagai akses harian bagi pelajar, pedagang, dan pekerja, Jembatan Perdamaian memiliki arti strategis bagi penggerak roda ekonomi lokal. Terganggunya mobilitas dapat memicu terganggunya distribusi logistik, melumpuhkan pelayanan sosial, dan meningkatkan biaya transportasi yang harus ditanggung oleh masyarakat luas.
Permintaan Perbaikan dan Transparansi
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Pemalang segera mengambil langkah yang serius, meliputi pemeriksaan teknis detail, penganggaran darurat untuk perbaikan, dan penetapan rencana perbaikan yang terukur agar jembatan ini kembali layak fungsi. Jembatan Perdamaian, dengan statusnya sebagai penghubung utama, mengandung makna lebih dari sekadar simbol, tetapi juga menyangkut kepentingan publik ribuan warga yang setiap hari melintasinya.
Penundaan perbaikan akan meningkatkan risiko kecelakaan dan dampak negatif yang serius pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Kini, masyarakat menantikan respons yang konkret, cepat, dan transparan dari Pemkab Pemalang demi pemulihan Jembatan Perdamaian, menjamin kelancaran mobilitas dan keselamatan bersama.