Harga Bitcoin terus menunjukkan volatilitas tinggi setelah kebijakan terbaru dari pemerintahan Presiden Donald Trump terkait cadangan Bitcoin nasional serta berakhirnya kontrak opsi besar di pasar kripto. Saat berita ini ditulis, Bitcoin diperdagangkan di kisaran $78.200, setelah sebelumnya mengalami penurunan hingga $77.400.
Setelah sempat menyentuh level $95.000 pekan lalu, aksi jual besar-besaran terjadi menyusul pengumuman pembentukan Strategic Bitcoin Reserve oleh pemerintah AS. Langkah ini mengubah kebijakan sebelumnya yang menjual Bitcoin hasil sitaan menjadi menyimpannya sebagai bagian dari aset nasional.
Menurut laporan Bitfinex Alpha, sentimen pasar semakin tertekan dengan kedaluwarsanya kontrak opsi Bitcoin dan Ethereum senilai $3 miliar pada Jumat lalu. Hal ini memicu lonjakan volatilitas, dengan volatilitas tersirat naik 35,7% menjelang pertemuan White House Crypto Summit, yang semakin menambah ketidakpastian di pasar.
Kerugian Trader Meningkat
Data on-chain menunjukkan bahwa para trader mengalami kerugian besar, dengan nilai realized loss mencapai $818 juta per hari, terutama pada 28 Februari dan 4 Maret. Selain itu, rasio Spent Output Profit Ratio (SOPR) Bitcoin turun ke level negatif untuk pertama kalinya sejak Oktober 2024, menandakan banyak investor yang menjual aset mereka dalam keadaan rugi.
Khususnya, pemegang jangka pendek mengalami tekanan signifikan, dengan SOPR mereka mencapai 0.95—salah satu level terendah sepanjang siklus bullish ini. Jika struktur pasar tetap bertahan, penurunan ini bisa menarik kembali minat beli. Namun, jika tekanan jual terus berlanjut, Bitcoin berisiko mengalami koreksi lebih dalam.
Faktor Makroekonomi dan Regulasi
Selain faktor teknikal, kondisi makroekonomi turut berkontribusi pada ketidakpastian pasar. Data tenaga kerja AS menunjukkan adanya tambahan 151.000 pekerjaan pada Februari, tetapi tingkat pengangguran meningkat menjadi 4,1% akibat pemangkasan di sektor pemerintahan.
Di sisi lain, kebijakan baru pemerintahan Trump mulai memberikan dampak bagi industri kripto. Selain pembentukan cadangan Bitcoin nasional, pemerintah juga tengah mendorong regulasi stablecoin yang ditargetkan rampung pada Agustus. Administrasi juga berupaya mengakhiri kebijakan ketat seperti Operation Choke Point 2.0, yang sebelumnya membatasi akses industri kripto ke perbankan tradisional.
Sementara itu, Jepang mulai menerapkan reformasi pajak yang lebih ramah terhadap aset digital. Perubahan ini mencakup penerapan pajak keuntungan modal sebesar 20% dan penangguhan pajak untuk transaksi crypto-to-crypto, yang berpotensi meningkatkan adopsi aset digital di negara tersebut.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, pasar kripto terus bergerak dalam kondisi tidak menentu. Para investor kini menanti apakah langkah strategis pemerintah AS dalam menyimpan Bitcoin sebagai aset nasional akan berdampak positif bagi harga dalam jangka panjang.
