Publica Portal Berita Online
DPR Minta Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK DPR Minta Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK
Publica.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Permintaan ini disuarakan... DPR Minta Guru Honorer Diangkat Jadi PPPK

Publica.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Permintaan ini disuarakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengingat 1 juta slot formasi guru PPPK hanya terisi 50 persen saja.

Menurut Fikri, kekosongan kuota guru PPPK itu menjadi peluang bagi tenaga kependidikan untuk diberikan formasi.

“Kalau pemerintah keberatan guru dan tenaga kependidikan 35 tahun ke atas diangkat PNS, angkat mereka menjadi PPPK tanpa terkecuali. Itu kan formasi guru kurang banyak, isi saja dengan tenaga kependidikan,” tegasnya, Jumat (26/2).

Politikus asal Provinsi Jawa Tengah ini memastikan bahwa Komisi X DPR akan mengawal detail proses ini dengan membentuk Panja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) baik PNS maupun PPPK.

Panja ini, ungkap dia, akan mulai kerja pada masa persidangan 3 yang akan datang.

“Insya Allah 8 Maret 2021 Panja GTK honorer ini akan bekerja. Fokus kami menyiapkan regulasi pengangkatan mereka menjadi ASN,” kata Fikri.

Menurutnya, Komisi X sejak lama menginginkan agar para guru honorer itu diangkat menjadi PNS.

“Kami sih maunya mereka diangkat PNS. Kalau kemudian pemerintah beralasan tidak bisa dan harus PPPK, kami akan pertimbangkan lagi dengan catatan semuanya diangkat tanpa ada yang tersisa,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, jumlah formasi guru honorer yang diajukan pemerintah daerah (Pemda) untuk diseleksi menjadi PPPK ternyata hanya di kisaran 500 ribu orang saja.

Padahal sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menyediakan 1 juta slot formasi guru PPPK.

“Kami sangat menyanyangkan slot formasi yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga jumlah formasi kebutuhan seleksi PPPK guru honorer yang diajukan pemerintah daerah hanya sekitar 50% dari slot yang disediakan,” ujar Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, Selasa (23/2/2021) lalu.

Pengajuan usulan formasi untuk program 1 juta guru PPPK seharusnya sudah ditutup pada tanggal 31 Desember 2020.

Namun, karena formasi yang masuk masih belum mencapai target yang ditentukan, maka diundur sampai dengan akhir Januari ini.

Kendati demikian tetap saja slot formasi sebanyak 1 juta kursi belum juga terpenuhi.

Sumber: fajar.co.id/sindonews.com

Editor: Muchroni

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *