Isu Kelangkaan Solar Bersubsidi di Sulawesi Utara
Masalah kelangkaan solar bersubsidi di Sulawesi Utara (Sulut) kembali menjadi perhatian masyarakat. Antrian panjang kendaraan di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) belakangan ini menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga memengaruhi roda perekonomian yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi bahan bakar.
Pada Senin 29 September 2025 lalu, ratusan sopir dump truck melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulut untuk menyampaikan keluhan mereka terkait masalah ini. Aksi tersebut menunjukkan betapa seriusnya isu ini di kalangan para pengemudi yang secara langsung merasakan dampak dari kelangkaan solar.
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus (YSK), telah mengakui adanya masalah ini dan menegaskan komitmennya dalam memberantas mafia solar yang dianggap sebagai penyebab utama kesulitan dalam distribusi BBM bersubsidi. Langkah yang diambil oleh gubernur ini mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Pemuda Muslimin Indonesia Sulut.
Dukungan dari Pemuda Muslimin Indonesia Sulut
Menurut Ketua Pemuda Muslimin Indonesia Sulut, Gilang Ramadhan Hiola, dukungan terhadap langkah gubernur sangat penting karena masalah distribusi BBM bersubsidi bukan hanya tentang energi, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Ia menilai bahwa tindakan keras yang dilakukan gubernur patut diapresiasi dan harus didukung sepenuhnya.
Gilang menjelaskan bahwa keberadaan mafia solar tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan kesenjangan sosial serta menghambat pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi BBM. “Kami, Pemuda Muslimin Indonesia Sulut, siap mengawal kebijakan ini. Kami akan berdiri di belakang gubernur untuk memastikan mafia solar benar-benar diberantas dari bumi Nyiur Melambai,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kelangkaan solar sudah menjadi masalah klasik di Sulut. Para sopir angkutan umum hingga nelayan sering kali mengeluh karena harus mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar. Situasi ini jelas menghambat aktivitas perekonomian, terutama di sektor transportasi dan perikanan yang menjadi tulang punggung sebagian besar masyarakat Sulut.
Distribusi yang Tidak Merata dan Penyalahgunaan Kuota Subsidi
Di sisi lain, distribusi BBM yang tidak merata serta adanya dugaan praktik penyalahgunaan kuota subsidi memperburuk keadaan. Mafia solar diduga memanfaatkan situasi dengan menimbun dan mempermainkan harga, sehingga rakyat kecil harus menanggung dampaknya.
Gilang menilai bahwa langkah gubernur tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi semua pihak, baik aparat penegak hukum, pengawas distribusi BBM, hingga masyarakat sipil, agar permasalahan ini benar-benar terselesaikan. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak takut melaporkan jika menemukan praktik kotor terkait distribusi BBM. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama,” ujar Gilang.
Pernyataan Gubernur Yulius Selvanus
Sebelumnya, dalam pernyataannya kepada wartawan, Gubernur Yulius Selvanus mengaku sudah sejak awal menjabat menemukan persoalan serius terkait distribusi solar. Ia menegaskan akan melakukan koordinasi dengan Paminal Polda Sulut serta berbagai instansi terkait untuk mencari solusi yang tepat. “Jangan sampai distribusi BBM yang tidak baik kemudian menghentikan ekonomi masyarakat. Karena itu kita akan cari solusinya,” ujar Gubernur YSK.
Lebih lanjut, ketika ditanya soal keberadaan mafia solar, ia menjawab singkat namun tegas, “Saya tangkap… saya tangkap.” Pernyataan ini menunjukkan komitmen keras gubernur dalam menangani masalah ini.