Pentingnya Tenaga Ahli Gizi Profesional dalam Program Makan Bergizi Gratis
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menekankan bahwa kehadiran tenaga ahli gizi profesional sangat penting dalam setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Hal ini disampaikan menyusul ditemukannya tenaga ahli gizi yang masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu SPPG di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Menurut Sony, secara ketentuan, posisi ahli gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus minimal memiliki pendidikan sarjana gizi. Namun, dengan adanya beberapa daerah yang mengalami kekurangan tenaga ahli, BGN sedang berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan untuk mencari solusi.
“Kami sedang berdiskusi dengan dua kementerian tersebut agar bisa menentukan bidang pendidikan mana saja yang nanti akan dilibatkan sebagai ahli gizi pada SPPG,” ujar Sony di Holiday Inn, Bandung, Sabtu (4/10/2025). Ia berharap diskusi lintas kementerian ini dapat segera menghasilkan pedoman baru yang lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan.
Penutupan Sementara SPPG Akibat Dugaan Pelanggaran
Terkait dengan penutupan sementara satu SPPG yang disegel akibat dugaan pelanggaran prosedur, Sony menjelaskan bahwa saat ini BGN sedang menunggu hasil investigasi menyeluruh. Proses tersebut melibatkan uji laboratorium terhadap kandungan makanan serta pemeriksaan internal oleh Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN.
“Kami menunggu hasil dari laboratorium, yaitu tentang kandungan apa yang ada di dalam makanan tersebut. Selain itu, kami juga melakukan investigasi internal melalui Deputi Pemantauan dan Pengawasan, termasuk mengecek fasilitasnya bagaimana,” tuturnya.
Sony mencontohkan, sebelumnya sempat beredar video viral tentang proses pencucian wadah makanan atau ompreng di area yang tidak layak di SPPG di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. “Langsung dihentikan, langsung dilakukan perbaikan,” ujarnya.
Momentum untuk Pembenahan Fasilitas dan Sumber Daya Manusia
Dia menegaskan, setiap kejadian seperti itu harus menjadi momentum bagi seluruh pengelola dan mitra SPPG di Indonesia untuk melakukan introspeksi dan pembenahan fasilitas maupun sumber daya manusia yang dimiliki.
“Ini mendorong seluruh SPPG dan mitra yang memilih SPPG untuk tidak merasa sudah aman-aman saja. Introspeksi, fasilitas Anda seperti apa? Apabila kurang, tingkatkan. Daripada nanti dihentikan,” ujarnya.
Sony juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pendukung, seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sirkulasi udara di dapur produksi.
“Jika IPAL-nya kurang baik, perbaiki IPAL-nya. Kemudian jika sirkulasi udaranya kurang baik, perbaiki sirkulasi udaranya,” kata Sony.
Peningkatan Kompetensi Relawan dan Tenaga Pelaksana
Selain itu, ia mengingatkan agar seluruh relawan dan tenaga pelaksana di lapangan terus meningkatkan kompetensi, baik melalui pelatihan langsung maupun pembelajaran mandiri.
“Kompetensi relawannya bagaimana? Masih kurang, tingkatkan. Karena sekarang metode belajar banyak. Tidak harus berada di kelas, tapi melalui Zoom, belajar autodidak, dari YouTube,” jelas Sony.
Namun demikian, ia menekankan bahwa seluruh proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas tersebut harus terarah agar benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan gizi.
“Tapi harus kembali lagi, terarah semuanya untuk meningkatkan kualitas kemampuan sehingga dapat bekerja nanti menghasilkan makanan yang berkualitas,” ujarnya.
Program MBG sebagai Hak Dasar Anak-Anak Indonesia
Sony menambahkan bahwa Program MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi bentuk pemenuhan hak dasar anak-anak Indonesia.
“Karena makan bergizi itu adalah hak anak. Hak seluruh anak yang mendapatkan makan bergizi,” ucap dia.
