Kolaborasi Lintas Sektor untuk Menekan Angka Stunting di Sulawesi Tenggara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat kolaborasi antar daerah, serta meningkatkan peran Posyandu dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam upaya menekan angka stunting. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Dr J Leimena, Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Rabu (12/11/2025), dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Rakornas tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri, gubernur, bupati, wali kota, serta perwakilan kementerian dan mitra pembangunan.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menjelaskan bahwa pihaknya akan terus aktif memastikan setiap program yang dilaksanakan berjalan efektif. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Upaya ini menjadi bukti komitmen daerah dalam menekan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor serta peran aktif Posyandu dan PKK,” ujar mantan Komandan Korem atau Danrem 143/Halu Oleo itu.
Dalam rangka memperkuat strategi penanganan stunting, Gubernur Andi Sumangerukka menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Selain itu, ia juga akan fokus pada pemberdayaan kader Posyandu dan PKK di tingkat desa dan kelurahan, serta menyesuaikan program sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
Strategi ini menjadi langkah utama daerah dalam mendukung program nasional percepatan penurunan angka stunting. Dengan pendekatan yang lebih terarah dan partisipatif, diharapkan bisa memberikan hasil yang optimal dalam waktu singkat.
Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mengatasi Stunting
Dalam arahannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan bahwa penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang mendapat perhatian langsung dari Presiden. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menegaskan bahwa upaya penurunan stunting harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk perbaikan lingkungan dan keterpaduan lintas sektor. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak bagi pertumbuhan anak-anak.
Beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah pusat dan daerah antara lain adalah:
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan – Melalui pengembangan fasilitas kesehatan dan penguatan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
- Penguatan partisipasi masyarakat – Melalui pelibatan Posyandu dan PKK dalam program-program penanganan stunting.
- Kolaborasi lintas sektor – Termasuk kerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Pertanian.
Inisiatif Lokal untuk Mencapai Tujuan Nasional
Selain itu, pemerintah provinsi Sultra juga berkomitmen untuk mengembangkan inisiatif lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan budaya, program-program yang dicanangkan diharapkan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
Adapun beberapa inisiatif yang sedang dijalankan antara lain:
- Pelatihan kader Posyandu – Untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam mengenali tanda-tanda stunting.
- Peningkatan akses layanan kesehatan – Dengan membangun lebih banyak posyandu dan puskesmas di daerah-daerah terpencil.
- Program edukasi kesehatan – Melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye kesehatan di tingkat masyarakat.
Dengan komitmen dan strategi yang jelas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siap berkontribusi dalam upaya nasional untuk menekan angka stunting. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan dapat tercapai penurunan signifikan dalam jumlah balita yang mengalami stunting.