Publica Portal Berita Online
Hadiri Rakor Kepala Daerah se-Kalsel, Wabup Tanbu: Kita Perjuangkan Ketersediaan Gas 3Kg Hadiri Rakor Kepala Daerah se-Kalsel, Wabup Tanbu: Kita Perjuangkan Ketersediaan Gas 3Kg
Publica.id, Batulicin – Wakil Bupati (Wabup) Tanah Bumbu (Tanbu), Muhammad Rusli, turut hadir pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah kabupaten/kota se-Kalsel yang digelar di... Hadiri Rakor Kepala Daerah se-Kalsel, Wabup Tanbu: Kita Perjuangkan Ketersediaan Gas 3Kg

Publica.id, Batulicin – Wakil Bupati (Wabup) Tanah Bumbu (Tanbu), Muhammad Rusli, turut hadir pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah kabupaten/kota se-Kalsel yang digelar di Gedung Idham Khalid, Kantor Setda Pemprov Kalsel, Kamis (4/3/2021).

Dalam rakor itu, M Rusli mengatakan Pemkab Tanbu bertekad memperjuangkan ketersediaan gas elpiji, khususnya ukuran 3 Kg bagi warga Bumi Bersujud.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait, mengatasi kelangkaan gas elpiji agar ketersediaan stok tetap aman, selain itu tetap mengawasi distribusi tepat sasaran,” sebutnya.

Selain rapat, kegiatan juga dirangkai dengan penandatangan kesepakatan batas wilayah antara kabupaten Tanbu dengan Banjar.

“Kita siap menindaklanjuti semua yang tertuang dalam kesepakatan,” ucap Wabup Tanbu, Muhammad Rusli.

Ditempat yang sama, dirinya yang baru saja menjabat sebagai Wabup Tanbu mewakili pemkab Tanbu untuk menerima penghargaan terbaik I, sebagai daerah Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan KP2S Provinsi Kalsel Tahun 2020 untuk Locus Nasional.

Rakor yang dipimpin Pj Gubernur Kalimantan Selatan, Syafrizal ZA itu, mengemukakan beberapa isu seperti percepatan penanganan Covid-19 dan juga tentang pembangunan di seluruh daerah Pemprov Kalsel.

Tidak hanya itu, pada kesempatan ini kemudian dibahas pula terkait kegiatan vaksinasi, penanganan pasca banjir, kemudian angka indek pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota se Kalsel.

Selain itu juga dibahas tentang batas wilayah di tiap daerah hingga tentang kelangkaan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di sejumlah daerah di provinsi ini.

Pj Syafrizal dalam kesempatan itu berharap, berkaitan dengan isu di wilayah perbatasan, para bupati dan walikota hendaknya tidak mengeluarkan izin apa pun di kawasan perbatasan, jika dalam kawasan itu masalah tapal batasnya masih bersengketa.

“Berdasarkan Undang-Undang Ciptakerja kita tidak bisa mengeluarkan izin apa-apa kalau batasnya nggak beres. Jadi kalau batasnya masih indikatif, kita nggak bisa mengajukan,” ucapnya.

Namun, lanjutnya, ia sebagai ASN Kemendagri yang menangani masalah batas wilayah, bersedia membantu semua kepala daerah di Kalsel, untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah.

“Jadi mumpung saya Pj di sini, kalau batas daerah yang ada di Kalimantan Selatan diselesaikan mumpung ada saya, sehingga bisa memfasilitasi,” pungkasnya.

Reporter: MH13

Editor: Ahya Firmansyah

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *