Operasi Tangkap Tangan KPK di Ponorogo: Bupati dan 12 Orang Lainnya Diamankan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko bersama 12 orang lainnya pada Jumat (7/11/2025). Operasi ini menimbulkan penutupan akses menuju kantor Pemkab dan rumah dinas bupati (Pringgitan) yang berada di Jalan Alun-alun Utara, Ponorogo, Jawa Timur. Penutupan tersebut dilakukan setelah kejadian OTT, dan berlangsung hingga Sabtu (8/11/2025).
Akses Menuju Pemkab Ditutup Total
Setelah operasi KPK, akses menuju Pemkab dan Pringgitan ditutup total. Pintu masuk sebelah barat yang biasanya terbuka untuk umum kini tertutup rapat. Jalur alternatif menuju kompleks kantor Pemkab juga diblokir oleh petugas.
“Perintah dari atas untuk ditutup,” ujar salah satu anggota Satpol PP Ponorogo yang berjaga. Namun, perintah tersebut tidak datang langsung dari Kepala Satpol PP, Eko Edy Suprapto, melainkan dari Pringgitan sendiri.
“Perintah dari belakang (Pringgitan),” katanya. Hanya orang tertentu saja yang diperbolehkan masuk ke area kantor bupati tersebut. “Kami tanya dulu keperluannya apa, kalau jelas seperti ada tukang galon atau kurir paket, baru boleh masuk,” ujarnya.
Bupati Tiba di Jakarta
Bupati Sugiri Sancoko telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bersama lima orang lainnya pada Sabtu pagi sekitar pukul 08.10 WIB. Sugiri yang tiba di KPK mengenakan rompi hitam, tidak menanggapi pertanyaan wartawan yang menunggunya di lobi gedung KPK. Dia hanya menunduk dan melipat tangan langsung menuju ruang pemeriksaan.
Selain Sugiri, enam orang lainnya telah tiba di Jakarta. Sementara tujuh orang lainnya dibawa ke Jakarta hari ini, sehingga total 13 orang yang diamankan dalam operasi senyap KPK di Ponorogo.
Dugaan Suap dalam Proses Mutasi Jabatan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penangkapan ini berkaitan dengan dugaan suap dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo. “Dalam kegiatan tangkap tangan di wilayah Ponorogo hingga Jumat malam, tim mengamankan 13 orang,” kata Budi kepada wartawan, Sabtu (8/11/2025).
“Tujuh orang pagi ini kami bawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan,” jelasnya. KPK masih belum mengungkapkan secara detail barang bukti yang diamankan dalam operasi tersebut.
Kondisi di Lokasi OTT
Sejumlah petugas tampak berjaga di sekitar lokasi OTT. Mereka menjaga ketat akses masuk ke area kantor bupati. Seorang warga setempat mengatakan bahwa keadaan di sekitar kantor Pemkab terlihat sangat khusus dan tidak bisa diakses sembarangan.
Petugas juga memastikan bahwa tidak ada orang asing yang dapat masuk ke area tersebut tanpa izin. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan dari pihak luar.
Operasi KPK ini menunjukkan betapa seriusnya upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Dengan penangkapan terhadap pejabat setempat, KPK menunjukkan komitmennya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.