Publica Portal Berita Online
Laporan AnandaMu Dimentahkan Bawaslu, Tim Kuasa Hukum: Ada Konflik Kepentingan Laporan AnandaMu Dimentahkan Bawaslu, Tim Kuasa Hukum: Ada Konflik Kepentingan
Publica.id, Banjarmasin – Ketua tim kuasa hukum Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Hj Ananda – Mushaffa Zakir, Dr Bambang Widjojanto... Laporan AnandaMu Dimentahkan Bawaslu, Tim Kuasa Hukum: Ada Konflik Kepentingan

Publica.id, Banjarmasin – Ketua tim kuasa hukum Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Hj Ananda – Mushaffa Zakir, Dr Bambang Widjojanto menuding Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarmasin ada konflik kepentingan dalam memutuskan laporan pihaknya.

Putusan itu dikatakan Bambang terkesan “Setengah Hati” dan menunjukkan ketidak professionalan Bawaslu Banjarmasin menangani sebuah laporan.

“Putusan itu tidak sekedar memperlihatkan adanya tindakan unprofessional conduct atau cara kerja yang tidak professional saja. Namun, sekaligus menunjukkan adanya indikasi konflik kepentingan. Hal itu tentunya selain dapat merusak kehormatan institusi Bawaslu tapi juga membuat makin meluasnya ketidakpercayaan publik pada penyelenggaraan Pilkada di Kota Banjarmasin,” tegasnya, Sabtu (23/1/2021).

Pada laporan Tim AnandaMu tanggal 11 Januari 2021 waktu itu ke Bawaslu Kalsel, ada beberapa dugaan pelanggaran dilaporkan yang diduga dilakukan oleh Paslon Ibnu Sina-Arifin.

Oleh Bawaslu Kalsel, laporan ini kemudian diteruskan untuk ditindak lanjuti Bawaslu Banjarmasin.

Sedikitnya ada 62 alat bukti diajukan pelapor yang memuat fakta tak terbantahkan diduga terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan paslon petahana, termasuk pada masa tenang dan setelah hari pencoblosan.

Atas hal ini, tim kuasa hukum menilai laporan itu banyak diabaikan Bawaslu Banjarmasin.

Dari hasil pemeriksaan, Bawaslu Banjarmasin hanya memutuskan tiga dari empat dugaan pelanggaran yang kemudian diteruskan statusnya, lalu satu sisanya dihentikan.

Ada pun laporan yang dihentikan yaitu laporan dengan terlapor Ibnu Sina dan Ariffin Noor. Sedangkan laporan yang diteruskan ke KSN RI yaitu atas nama Ahmad Baihaqi dan Redwan Rezayadi serta atas nama Mergi Mahrita yang diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin.

“Padahal fakta terjadinya pelanggaran dan kecurangan tersebut tampak jelas dari bagian putusan yang berbunyi bahwa status kasus para Terlapor Ahmad Baihaqi dan Redwan Rezayadi yang notabene seorang Lurah diteruskan ke KASN,” tambahnya.

Dari bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Ahmad Baihaqi yang menjadi Ketua Yayasan Banjarmasin Baiman 2 dan Redwan Rezayadi Lurah Kuin Cerucuk yang keduanya adalah ASN merupakan bagian tidak terpisahkan serta menjadi bagian Tim Pemenangan yang dikoordinasikan secara langsung dan terstruktur di bawah kendali Ibnu Sina-Arifin Noor.

“Keduanya punya indikasi yang sangat kuat melakukan pelanggaran perundang-undangan dan tindak kecurangan dalam Pilkada Kota Banjarmasin,” bebernya.

Baginya, Ibnu Sina – Arifin Noor adalah pihak yang mendapat keuntungan dari pelanggaran dan kecurangan yang diduga keras dilakukan kedua ASN, dengan cara antara lain melakukan pengumpulan KTP dan mendorong warga untuk memilih Ibnu Sina – Arifin Noor melalui sejumlah koordinator lapangan.

Namun, Ibnu Sina – Arifin Noor dibiarkan melenggang bebas dan kasusnya dalam laporan berbunyi “dihentikan“.

“Tidak hanya itu saja, Ibnu Sina dengan Ahmad Baihaqi juga telah membentuk Grup WhatsApp bersama dengan nama Banjarmasin Baiman 2 yang ketuanya adalah Ahmad Baihaqi dan anggotanya termasuk Ibnu Sina. Juga ada Kartu Banjarmasin Baiman 2 dimana penandatangan kartu tersebut adalah Ahmad Baihaqi dan Ibnu Sina. Saksi-saksi yang dihadirkan pun semuanya membenarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh pelapor,” tuturnya.

Keseluruhan bukti-bukti, termasuk juga saksi-saksi yang diperiksa telah membuat terang dan jelas tentang betapa sistematisnya tindakan yang dilakukan, bersifat massif dan terstruktur berupa kecurangan dan pelanggaran pilkada oleh Ibnu Sina-Arifin sebagai Paslon No. 2 bersama-sama ASN diatas dalam Pilkada Banjarmasin 2020.

“Jadi agar digaris bawahi bahwa seluruh uraian di atas menegaskan adanya pelanggaran dan kecurangan serta dengan sangat jelas menggambarkan bahwa ada relasi yang bersifat material antara Ibnu Sina dengan Ahmad Baihaqi dan ASN lainnya, seperti lurah & camat dan pihak yang menjadi bagian penyelenggara pemilu,” jelas Mantan Komisioner KPK ini.

“Alat bukti yang diajukan menjelaskan hal dimaksud karena memuat foto-foto kedua ASN tersebut duduk bersama, tertawa dan mengacungkan dua jari sebagai simbol Paslon 2, baik pada masa kampanye, pada masa tenang dan setelah hari pencoblosan. Keseluruhan fakta itu seharusnya membuat Bawaslu Kota Banjarmasin sampai pada putusan Ibnu Sina-Arifin terlibat dalam berbagai pelanggaran dan kecurangan bukan justru “membebaskan” Ibnu Sina-Arifin Noor,” imbuhnya.

Saksi Pelapor Berubah Status jadi Terlapor

Bambang juga heran, baginya, yang juga misleading pada laporan ini yaitu jauh dari konteks laporan adalah di dalam putusan juga disebutkan bahwa saksi yang dihadirkan, menjadi Terlapor IV dan kasusnya diteruskan.

“Lho kok bisa saksi kami menjadi terlapor? Dalam berpraktek selama puluhan tahun sebagai advokat, termasuk pernah menjadi Komisioner KPK RI selama satu periode tidak pernah ada kejadian seorang saksi, kemudian menjadi terlapor di dalam satu laporan yang sama,” jelasnya.

“Jadi banyak kekeliruan yang secara sengaja dibuat oleh Bawaslu Kota Banjarmasin terkait laporan tim kami. Laporan tidak diserahkan beserta hasil kajian, dikirim dengan surat tanpa nomor serta diumumkan di Banjarmasin pada tanggal 18 Januari 2020. Hal ini tentu bukan sekedar salah ketik, tetapi justru makin menunjukkan adanya unprofessional conduct atau tidak profesionalnya cara kerja Bawaslu Kota Banjarmasin,” tambahnya.

Ia pun tidak ingin menebak-nebak mengapa putusan Bawaslu Banjarmasin melepaskan keterkaitan Ibnu Sina – Arifin Noor dengan orang-orang yang dijadikannya sebagai mesin suara dalam Pilkada Kota Banjarmasin 2020, termasuk warga yang sudah bersedia mencoblos Paslon No. 2 Ibnu Sina – Arifin Noor.

“Khusus untuk masyarakat kasihan saja mereka. Sudah mau diarahkan untuk mencoblos Paslon No. 2, tetapi uang dan kartu Baiman yang dijanjikan ternyata hanyalah pepesan kosong,” ucapnya.

Baginya, berdasarkan hukum formil, jelas laporan pihaknya telah memenuhi syarat sehingga diproses oleh Bawaslu Provinsi Kalsel dan Bawaslu Kota Banjarmasin. Secara materiil 62 bukti yang disampaikan telah menjelaskan, telah terjadi kecurangan oleh Ibnu Sina – Arifin Noor terbukti dengan diteruskannya kasus 2 ASN yaitu Ahmad Baihaqi dan Lurah Kuin Cerucuk.

Pada konteks itu seyogianya dapat disimpulkan Ibnu Sina – Arifin Noor adalah pihak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan kesalahan kedua ASN tersebut.

“Berbagai uraian kami di atas diduga kuat disebabkan oleh adanya konflik kepentingan dan unproffesional conduct dari Bawaslu Kota Banjarmasin dan akan menjadi pertimbangan yang sangat serius bagi Tim Hukum Paslon No. 4 AnandaMu membawa kasus ini ke Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI,” pungkasnya.

Editor: Ahya Firmansyah

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *