Sejarah Film “Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI” dan Dampaknya pada Masyarakat Indonesia
Di akhir bulan September, sebuah ingatan kolektif sering muncul di benak masyarakat Indonesia. Peristiwa ini tidak pernah pudar oleh waktu, yaitu tragedi Gerakan 30 September 1965. Tanggal ini menjadi penanda penting dalam sejarah bangsa, yang tidak hanya mengubah alur perjalanan negara, tetapi juga menciptakan narasi yang terus diperdebatkan hingga saat ini.
Salah satu karya yang paling ikonik dan kontroversial dalam sejarah perfilman Indonesia adalah film berjudul “Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI”. Film ini tidak hanya menjadi tontonan wajib selama Orde Baru, tetapi juga menjadi alat propaganda yang digunakan untuk membentuk pandangan masyarakat tentang peristiwa tersebut. Film ini menawarkan narasi tunggal yang menggambarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai entitas yang bertanggung jawab atas penculikan dan pembunuhan tujuh perwira tinggi Angkatan Darat.
Film yang diproduksi pada tahun 1984 oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN) dan disutradarai oleh Arifin C. Noer ini memiliki durasi lebih dari empat jam. Biaya produksinya sangat besar, mencapai sekitar Rp 800 juta pada masa itu. Cerita film ini dibuat berdasarkan versi sejarah yang disusun oleh Nugroho Notosusanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pemerintahan Orde Baru.
Tujuan utama dari film ini adalah untuk menggambarkan PKI sebagai kelompok kejam yang melakukan tindakan kekerasan. Film ini secara dramatis merinci detik-detik penculikan, menampilkan adegan-adegan yang mengerikan dan menyayat hati. Selanjutnya, film ini menyoroti peran Soeharto dalam menumpas gerakan tersebut dan menemukan jenazah para jenderal di Lubang Buaya.
Narasi dalam film ini memperkuat citra Soeharto sebagai pahlawan yang menyelamatkan bangsa dari ancaman komunisme. Selama 14 tahun, dari 1985 hingga 1997, film ini menjadi tontonan wajib yang diputar setiap tahun pada malam 30 September di stasiun televisi nasional TVRI. Penayangan film ini tidak hanya terbatas pada televisi, tetapi juga dilakukan di sekolah-sekolah dan ruang publik lainnya, sehingga memastikan bahwa generasi Indonesia mengenal dan percaya pada versi sejarah ini.
Namun, dengan masuknya era Reformasi pada tahun 1998, film ini menjadi sorotan tajam. Menteri Penerangan Yunus Yosfiah menghentikan penayangan film tersebut secara permanen, mengakui bahwa film itu adalah “rekayasa sejarah” yang penuh dengan kepentingan politik Orde Baru.
Para sejarawan dan akademisi menyoroti beberapa ketidakakuratan dalam film ini, antara lain:
* Adegan penyiksaan brutal di Lubang Buaya yang diklaim dilakukan oleh anggota Gerwani dan PKI tidak didukung oleh hasil otopsi forensik yang resmi.
* Penggambaran pemimpin PKI D.N. Aidit sebagai perokok berat, padahal ia diketahui tidak merokok.
Meskipun kontroversinya tidak pernah usai, film “Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI” tetap menjadi artefak sejarah yang penting. Ia bukan hanya sekadar film, melainkan bukti nyata bagaimana kekuasaan dapat menggunakan media untuk memanipulasi dan mengendalikan narasi sejarah. Film ini terus relevan sebagai pengingat akan pentingnya kritik terhadap sejarah dan perlunya perspektif yang beragam dalam memahami masa lalu bangsa.
Pada akhirnya, kisah film ini tidak hanya tentang kekejaman yang digambarkan di dalamnya, melainkan juga tentang perjuangan panjang kita sebagai bangsa untuk mencari kebenaran, meninjau ulang sejarah, dan memastikan bahwa cerita masa lalu tidak lagi dimonopoli oleh satu pihak, melainkan menjadi pelajaran berharga yang mengikat kita semua dalam pemahaman yang lebih jujur dan utuh.