Publica.id — JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara merespons cerita Gibran Rakabuming Raka mengenai pergulatan batinnya saat memutuskan untuk menerima pinangan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. PDIP menilai pengakuan tersebut sudah terlambat.

Cerita tersebut disampaikan Gibran setelah ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden pada Kamis (12/11/2026). Surat pengunduran diri itu pun telah diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam sebuah video monolog yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Gibran menceritakan perjalanannya selama proses Pemilihan Presiden 2024. Ia mengungkapkan dilema yang dihadapi saat menyetujui tawaran untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden.

“Berawal di bulan September 2023 ketika pinangan dan permintaan untuk mendampingi Bapak Presiden Prabowo datang. Saat itu saya melalui pergulatan batin yang tidak ringan karena saya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan yang telah saya rintis sebagai wali kota di kota kelahiran saya,” kata Gibran dalam video tersebut.

Gibran melanjutkan, ia juga merasakan beratnya mendelegasikan pekerjaan sebagai Wali Kota Solo kepada orang lain. Lebih lanjut, ia mengaku sangat berat untuk meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang telah membesarkannya.

“Saya harus mendelegasikan pekerjaan rumah terkait kendala yang dihadapi masyarakat dan yang paling berat membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” ucap Gibran.

PDIP Anggap Pengakuan Gibran Sudah ‘Expired’

Menanggapi cerita Gibran, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera menyatakan bahwa pengakuan tersebut sudah tidak relevan lagi atau ‘expired’.

“Expired!” ucap Andreas singkat.

Andreas menjelaskan makna ‘expired’ atau kedaluwarsa. Ia memberikan perumpamaan bahwa makanan atau obat yang telah melewati batas kedaluwarsa dapat berpotensi membahayakan.

“Expired itu artinya sudah lewat dari expiring date alias kedaluwarsa. Kalau makanan expired dimakan, bisa sakit perut, mencret. Kalau obat dipaksa minum, bisa jadi racun,” tutur dia.

Pendapat senada juga disampaikan oleh juru bicara PDIP, Guntur Romli. Meskipun menghormati kejujuran Gibran dalam menceritakan kebimbangan dan pergulatan batinnya, Guntur menilai hal tersebut sudah terlambat.

“Intinya, kami menghormati keputusan Gibran untuk mundur, dan juga kejujurannya bercerita soal kebimbangan serta pergulatan batinnya saat menerima pinangan Pak Prabowo. Mengakui pergulatan batin itu tidak mudah. Itu manusiawi. Tapi itu sudah lewat dan telat,” ucap Guntur.

Guntur menegaskan bahwa hubungan PDIP dengan Gibran, Bobby Nasution, serta Joko Widodo (Jokowi) telah berakhir sejak lama. Ia menjelaskan bahwa PDIP mengakhiri hubungan tersebut bukan karena adanya dendam pribadi.

“Gibran, bersama Pak Jokowi, Bobby, dan puluhan kader lainnya setelah Pilpres dan Pilkada 2024, telah diberhentikan dari keanggotaan partai karena melanggar konstitusi, AD/ART partai, dan tidak patuh pada keputusan Ketua Umum. Itu keputusan organisasi yang diambil sesuai aturan, bukan karena dendam atau perasaan pribadi,” ujar Guntur.

Guntur menekankan kekecewaan PDIP bukan semata-mata karena Gibran memilih mundur, melainkan karena ia dianggap melanggar prinsip-prinsip konstitusi dalam proses pencalonan wakil presiden. Ia menyoroti bahwa pembukaan jalan pencalonan tersebut terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/2023, yang menurutnya terbukti melibatkan pelanggaran etika berat dan keterlibatan keluarga Presiden.

“Kekecewaan kami waktu itu juga bukan soal ditinggalkan. Kami kecewa karena ada prinsip-prinsip yang dilanggar, Konstitusi diakali, dan karena jalan pencalonan dibuka lewat Putusan MK Nomor 90/2023, yang terbukti ada pelanggaran etika berat dan keterlibatan keluarga Jokowi,” jelas dia.

Ia menambahkan bahwa PDIP telah memberikan peringatan mengenai konsekuensi dari tindakan Gibran. Oleh karena itu, PDIP tidak merasa perlu untuk merayakan pengunduran diri Gibran dari posisi wakil presiden, melainkan melihatnya sebagai pelajaran berharga bagi seluruh pihak.

“Karena itu, kemarin saat Gibran mundur, kami tidak bersorak. Tidak ada yang patut dirayakan. Yang ada adalah pelajaran mahal bagi bangsa: kekuasaan harus diraih dengan cara yang benar, taat konstitusi, dan menghormati proses,” tutur dia.

“Semoga keputusan ini menjadi awal pemulihan bagi demokrasi kita, dan semoga Gibran menemukan ketenangan setelah pergulatan panjangnya. Dan bisa beristirahat dengan tenang setelah tidak jadi Wapres,” lanjutnya.