Kekuatan Politik PKI di Semarang Pasca-Peristiwa Madiun 1948
Setelah peristiwa Madiun 1948, Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak menghilang dari peta politik Indonesia. Justru, partai ini justru bangkit kembali dan mencatatkan kemenangan yang luar biasa dalam Pemilu 1955, yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Di Kota Semarang, hasilnya sangat mengejutkan.
Berdasarkan penelitian mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip), Risdha Nugroho Budiyanto dalam skripsinya berjudul Aktivitas Gerwani di Kota Semarang Tahun 1950-1965, PKI berhasil memperoleh jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Peralihan. Dalam pemilu tersebut, PKI meraih 14 kursi, sementara Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Nahdlatul Ulama (NU) masing-masing hanya mendapat 3 kursi. Partai lain seperti Baperki meraih 2 kursi, sedangkan Masyumi, Partai Katolik, dan PP3RI hanya mendapatkan satu kursi.
Hasil ini menunjukkan bahwa PKI bukan hanya menguasai kursi parlemen, tetapi juga menjadi kekuatan politik utama di kota industri yang berkembang pesat pada masa itu.
Faktor-faktor yang Membuat PKI Kuat di Semarang
Sejarawan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Tsabit Azinar Ahmad, menjelaskan bahwa kekuatan PKI di Semarang tidak lepas dari basis buruh yang kuat. “PKI memiliki pengaruh besar di kalangan buruh. Semarang saat itu adalah kota industri yang sedang berkembang. Meski pasca-Madiun, pemilih PKI tetap banyak,” ujarnya.
Menurut Tsabit, strategi PKI yang menyasar masyarakat menengah ke bawah menjadi kunci perkembangan pesat partai. “Di hampir semua lokasi pemilihan di Semarang, PKI menang telak,” tambahnya.
Selain itu, kuatnya basis massa PKI di Semarang juga dipengaruhi oleh peran Semaoen, tokoh pergerakan buruh sekaligus pendiri PKI. Sejak awal, Semaoen dikenal sebagai pemimpin karismatik Serikat Islam (SI) di Semarang. Dalam setahun sebelum mendirikan PKI di kota itu, ia berhasil menambah jumlah anggota hingga puluhan ribu orang.
Namun, kepemimpinan partai kemudian beralih ke Tan Malaka setelah Semaoen dikirim ke Uni Soviet untuk menghadiri kongres internasional. Selama masa ini, PKI mengalami pasang surut karena sering berseberangan dengan pemerintah, terutama karena dukungan terhadap aksi mogok buruh. Keterlibatan tersebut membuat Tan Malaka diusir oleh Pemerintah Hindia Belanda.
“Semaoen juga ditahan dalam dukungan aksi mogok buruh kereta api dan trem (VSTP),” jelas Tsabit. Ia menambahkan bahwa Semaoen akhirnya menetap di Amsterdam setelah diusir.
Era Kepemimpinan DN Aidit dan Akhir dari PKI
Ketika dipimpin oleh Dipa Nusantara (DN) Aidit, PKI mengalami masa yang suram. Peristiwa kelam terjadi pada malam 30 September 1965 hingga dini hari 1 Oktober 1965. Peristiwa ini dikenal sebagai Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) atau Gerakan Satu Oktober (Gestok) atau G 30 S/ PKI.
Peristiwa ini menghilangkan nyawa enam pahlawan revolusi dan menjadi akhir dari PKI atau gerakan komunis di Indonesia. Setelah peristiwa tersebut, PKI secara resmi dilarang dan keberadaannya dianggap sebagai ancaman bagi negara. Namun, kontribusi PKI dalam sejarah politik Indonesia, khususnya di Semarang, tetap menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa ini.