Pemimpin tertinggi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini sedang menghadapi krisis kepemimpinan yang sangat serius. Perbedaan pandangan antara Rais Aam KH Miftahul Ahyar, Ketua Umum Tanfidziyah KH Yahya Cholil Staquf, serta Sekjen Saifullah Yusuf telah menyebabkan konflik internal yang memicu saling pecat dan tidak sejalan.
Adanya wacana islah seperti yang diusulkan oleh sejumlah kiai sepuh NU belum memberikan solusi yang jelas. Faksi-faksi di dalam elite PBNU masih menempatkan ego masing-masing di atas kepentingan bersama, sehingga krisis kepemimpinan yang terjadi semakin sulit untuk diselesaikan.
Menurut Airlangga Pribadi Kusman, Kepala Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya, diperlukan langkah penting dan fundamental untuk mengatasi masalah ini. Ia menyarankan adanya reformasi total kepengurusan PBNU.
”Mengapa perlu dilakukan reformasi total? Karena pihak-pihak yang saling berkonflik satu sama lain antara Ketua Umum Tanfidziyah Gus Yahya dan Rais Aam KH Miftahul Ahyar sendiri, serta ada Gus Ipul, saat ini berada dalam konflik yang sangat mendalam. Tarik-menarik antarkepentingan di antara faksi-faksi yang ada saat ini di internal tubuh PBNU sendiri mengalami apa yang disebut krisis legitimasi,” ujar Airlangga pada Minggu (7/12/2025).
Sebagai lulusan Murdoch University, Australia, ia mencontohkan adanya konflik dalam konteks pengelolaan tambang di antara faksi-faksi yang ada. Menurutnya, hal ini menjadi trigger utama dari konflik elite yang terjadi saat ini.
Satu sama lain sedang tarik-menarik kepentingan terkait siapa yang akan menjadi investor dalam pengelolaan konsesi tambang ini dari berbagai macam faksi di antara kekuatan bisnis.
“Nah dalam kondisi demikianlah, kita melihat terjadi ketidakpercayaan terhadap Rais Aam, sementara juga dari faksi satunya terjadi ketidakpercayaan terhadap Tanfidziyah. Ini menunjukkan bahwa terjadi krisis legitimasi yang serius dalam tubuh PBNU. Ibarat dalam suatu ruangan yang gelap kemudian sumpek dan pengap maka dibutuhkan ventilasi. Ventilasi ini penting untuk membawa adanya udara dari luar masuk ke dalam sebagai proses penyegaran dari tubuh PBNU,” urainya.
Dalam konteks inilah, tutur Airlangga, harus ada kelompok-kelompok yang mampu mendorong adanya pembaharuan melalui proses reformasi total kepengurusan di PBNU.
”Karena sebetulnya banyak sekali kalangan di NU, baik dari kalangan kiai, kalangan gus, kalangan santri sendiri yang masih memiliki integritas, yang masih memiliki komitmen untuk membuat PBNU dan NU sendiri lebih baik,” katanya.
Menurut Airlangga, NU sebagai sebuah jamiyah dan jamaah sangat besar untuk dikelola dan dipersengekatan dalam konflik di antara kubu-kubu kepentingan seperti yang terjadi saat ini. Apalagi, hingga saat ini dorongan kiai sepuh NU terkait adanya ilah juga masih belum mendapatkan titik jernih.
”Itulah maka proses-proses yang saya sebut di awal sebagai reformasi total menjadi penting. Kelompok-kelompok yang memiliki integritas dan tidak terlibat dalam konflik di antara kubu-kubu yang ada dalam PBNU sendiri sebenarnya mesti diberikan ruang yang luas untuk kemudian bisa menyelesaikan persoalan ini,” tuturnya.
Airlangga mengatakan proses untuk menjernihkan dan membersihkan konflik di PBNU yang begitu dalam dan keruh, diperlukan dilakukan secara berani dan fundamental.
”Problem krisis legitimasi dan krisis integritas yang ada di dalam tubuh PBNU saat ini, dibutuhkan orang-orang atau kalangan-kalangan yang dapat dipercaya yang dihormati yang memiliki karisma dan yang memiliki konsistensi untuk masuk kemudian menentukan arah PBNU ke depan karena risikonya sangat tinggi. Kita berharapan dengan masa depan NU, masa depan kalangan santri, masa depan Islam, dan masa depan bangsa,” pungkas Airlangga Pribadi.