Kritik terhadap Struktur dan Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis
Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menyampaikan kritik terhadap struktur dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mengakibatkan beberapa insiden keracunan massal. Ia menyoroti pentingnya keahlian dan pemahaman teknis dalam menjalankan proyek ini, terutama dari pihak yang bertanggung jawab di Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Irma, pelaksanaan MBG seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang gizi, kesehatan, serta pengelolaan distribusi makanan. “Harus ada kebijakan diri dari BGN untuk melakukan reformasi agar orang-orang yang duduk di sana betul-betul memahami masalah makan bergizi,” ujarnya saat berbicara di kompleks parlemen Jakarta.
Ia menegaskan bahwa jika BGN diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian khusus, maka risiko keracunan akan terus terjadi. Oleh karena itu, ia memperingatkan agar BGN tidak hanya diisi oleh individu yang pernah berjasa, tetapi juga memiliki kemampuan teknis yang relevan. “Jangan sekadar menempatkan orang karena pernah berjasa atau alasan lainnya,” kata Irma.
Kehadiran Pejabat Militer di BGN
Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa figur militer yang menjabat di BGN. Misalnya, Mayor Jenderal (Purn) Lodewyk Pusung menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Selain itu, Brigadir Jenderal (Purn) Jimmy Alexander Adirman menjabat sebagai Inspektur Utama, sedangkan Brigadir Jenderal (Purn) Sarwono menjadi Sekretaris Utama.
Tidak hanya itu, Brigadir Jenderal (Purn) Suardi Samiran menjabat Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, sementara Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha menjabat Deputi Pemantauan dan Pengawasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah para pejabat tersebut memiliki latar belakang yang sesuai dengan tugas mereka di BGN.
Masalah Standar Operasional Prosedur (SOP)
Selain kritik terhadap struktur BGN, Irma juga menyoroti prosedur operasional standar (SOP) yang digunakan di dapur makan bergizi gratis, atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, SOP harus diperkuat agar dapat diterapkan secara efektif. “Masalah utamanya adalah SOP yang dimiliki tidak dilaksanakan dengan benar,” ujarnya.
Ia memberikan contoh mengenai sanitasi di SPPG yang seharusnya menjadi prioritas. “Sanitasi di SPPG harus dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada lagi bau pada wadah makanan,” jelas Irma. Ia juga menyebutkan bahwa pembuangan air ketika petugas mencuci alat dan bahan MBG harus dilakukan dengan cara yang tepat.
Peran Kementerian Kesehatan dalam Pelaksanaan MBG
Ia menekankan bahwa pelaksanaan MBG tidak bisa dilakukan sendiri oleh BGN. Diperlukan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan. “Di tingkat daerah, Dinas Kesehatan harus turun untuk mengecek satu per satu dapur yang dikontrak oleh BGN,” ujarnya.
Dengan demikian, Irma berharap agar sistem MBG dapat lebih efektif dan aman, serta tidak lagi menimbulkan insiden keracunan yang merugikan masyarakat. Ia menyerukan adanya reformasi yang lebih menyeluruh dalam struktur dan pelaksanaan program ini.