Usulan Revisi Sistem Dapur MBG untuk Mengatasi Kekacauan
Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengusulkan agar kantin di sekolah direhabilitasi dan diubah menjadi dapur khusus untuk program makan bergizi gratis (MBG). Usulan ini muncul sebagai respons terhadap maraknya kasus keracunan dan kekacauan dalam pelaksanaan MBG yang terjadi belakangan ini.
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghadapi beban yang terlalu berat karena harus menyediakan sebanyak 3 ribu porsi makanan per hari. Said menilai bahwa beban tersebut terlalu berat jika terus diteruskan. Ia menyarankan agar jumlah porsi dikurangi menjadi seribu atau bahkan pemerintah langsung mengambil alih pengelolaan dapur MBG di sekolah-sekolah.
Dapur MBG yang berada di lokasi sekolah, menurut Said, akan lebih efisien dalam memproduksi menu makanan khusus untuk siswa di sekolah tersebut. “Kantin sekolah direhabilitasi, diperbaiki, kemudian dicek sanitasinya,” ujarnya. “Dan cakupannya hanya di sekolah itu saja. Itu akan lebih luar biasa.”
Ia juga menjelaskan bahwa model pelaksanaan MBG saat ini membatasi partisipasi para guru. Jika skema dapur MBG di sekolah diterapkan, Said yakin guru-guru akan lebih proaktif dalam mendukung program tersebut. “Kalau langsung ke sekolahnya, mau tidak mau, moralitas guru yang mewajibkan dia untuk ikut terlibat,” ujar Said.
Selain itu, Said menilai bahwa anggaran Badan Gizi Nasional selaku penyelenggara proyek MBG masih cukup apabila skema pelaksanaannya diubah sesuai usulan yang diajukan.
Hingga akhir September 2025, program makan bergizi gratis telah menyebabkan korban keracunan lebih dari 8 ribu orang. Jumlah ini terus meningkat sejak proyek tersebut diluncurkan pada Januari 2025. Berdasarkan hasil pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 27 September 2025, total korban keracunan MBG mencapai 8.649 anak. Angka ini bertambah sebanyak 3.289 orang hanya dalam dua pekan terakhir.
Langkah Pemerintah untuk Menangani Masalah Keracunan
Pemerintah telah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk membahas penanggulangan kejadian luar biasa keracunan MBG. Rapat ini digelar di Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Ahad, 28 September 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat tersebut memaparkan enam poin perbaikan yang disepakati. Pertama, pemerintah akan menutup SPPG yang bermasalah. Kedua, pemerintah akan mengevaluasi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG.
Ketiga, SPPG diwajibkan untuk mensterilisasi seluruh alat makan dan memperbaiki proses sanitasi. Keempat, semua kementerian, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan program MBG aktif terlibat dalam mengawasi program ini.
Kelima, Zulhas mengatakan pemerintah akan mewajibkan semua dapur MBG memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS). Terakhir, pemerintah bakal memberdayakan kesehatan masyarakat (puskesmas) dan unit kesehatan sekolah (UKS) ikut memantau SPPG secara rutin.
Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam penulisan artikel ini