Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana ambisius untuk memperluas layanan pangan di wilayah Papua. Dalam pengarahan kepada para kepala daerah se-Papua dan organisasi keagamaan serta kekeluargaan (KEPP-OKP) di Istana Negara, Selasa (16/12/2025), ia menyampaikan target utama bahwa sebanyak 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Prabowo menekankan pentingnya pencapaian target tersebut, terutama dalam konteks peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah paling timur Indonesia. Ia menegaskan bahwa seluruh SPPG di Papua harus sudah berfungsi dan berproduksi pada tanggal yang ditetapkan.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan proyeksi serupa, meski dengan waktu yang sedikit lebih awal. Menurutnya, sebanyak 2.500 SPPG akan siap beroperasi pada Maret 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.400 SPPG akan ditempatkan di daerah-daerah terpencil, yang menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur pangan.
Saat ini, Papua masih memiliki 179 SPPG yang tersebar di enam provinsi. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- 65 SPPG di provinsi Papua
- 42 SPPG di Papua Barat
- 30 SPPG di Papua Tengah
- 28 SPPG di Papua Barat Daya
- 8 SPPG di Papua Selatan
- 5 SPPG di Papua Pegunungan
Dadan optimis bahwa target ini dapat tercapai karena tingginya minat investor untuk membangun SPPG di wilayah tersebut. Proyeksi yang disampaikannya menunjukkan bahwa seluruh fasilitas tersebut akan melayani sekitar 750 ribu penerima manfaat.
Namun, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Anggaran yang dibutuhkan untuk mengoperasikan SPPG di Papua jauh lebih tinggi dibandingkan pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh biaya logistik dan bahan pangan yang relatif mahal.
“750.000 (penerima manfaat) kalau di Jawa kan (anggarannya) Rp 7,5 triliun, jadi untuk di Papua kemungkinan mencapai sekitar Rp 25 triliun,” ujarnya.
Proyeksi anggaran ini menunjukkan bahwa pembangunan SPPG di Papua memerlukan perencanaan yang sangat matang dan dukungan finansial yang signifikan. Meski begitu, langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi, terutama di daerah terpencil.
Selain itu, pembangunan SPPG juga akan memberikan dampak ekonomi yang positif. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat lokal akan memiliki peluang kerja baru, sementara petani setempat bisa mendapatkan pasar yang stabil untuk hasil pertanian mereka.
Tantangan utama tetap terletak pada infrastruktur dan ketersediaan bahan baku. Namun, dengan komitmen pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, target 2.500 SPPG di Papua pada 17 Agustus 2026 tampaknya tidak hanya bisa dicapai, tetapi juga menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.