Publica Portal Berita Online
Raperda Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Diparipurnakan Raperda Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Diparipurnakan
Publica.id, Batulicin – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat... Raperda Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Diparipurnakan

Publica.id, Batulicin – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah mulai diparipurnakan, Kamis (4/3/2021).

Sidang sendiri dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanbu H. Agoes Rahmayadi, di Gedung DPRD Sepunggur.

Bupati Tanbu, melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Ir. H. Riduan mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan rasa terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan, atas kerjasama dan sinergisitasnya terhadap pembahasan Raperda tersebut.

“Atas sinergitas inilah akan terwujud tujuan yang sama yakni selalu mengedepankan kepentingan rakyat melalui efektivitas roda organisasi di pemerintahan, sehingga Raperda) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanbu Nomor 19 Tahun 2016 ini, dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Dia merincikan, bahwa finalisasi perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanbu Nomor 19 Tahun 2016, diantaranya. tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Alasannya, bahwa urusan Kesbangpol yang selama ini masih berbentuk kantor (eselon 3) akan diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan (eselon 2).

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanbu Nomor 5 Tahun 2020, tentang Pembentukan Kecamatan Kusan Tengah dan Kecamatan Teluk Kepayang yang juga telah memperoleh Nomor Kode Wilayah, perlu segera mengisi jabatan yang dibutuhkan.

Hal ini dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan membentuk kelembagaan Kecamatan Tipe A yang diisi 3 Kasubbag dan 4 Kasi.

Dengan ditetapkannya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta hasil skor pemetaan ulang urusan pemerintahan pada tahun 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah, di Kabupaten Tanbu

“Kami bermohon untuk Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanbu Nomor 19 Tahun 2016, agar kiranya dapat segera mendapatkan nomor register peraturan daerah, sehingga setelah Peraturan Daerah ini berlaku efektif, hingga memberi manfaat buat masyarakat,” tutupnya.

Reporter: MH13

Editor: Ahya Firmansyah

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *