News

Realisasi Belanja K/L Tembus Rp 815 Triliun pada Awal Oktober 2025

Realisasi Belanja Kementerian dan Lembaga Capai 55% di Awal Oktober

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menyampaikan bahwa realisasi belanja kementerian/lembaga (KL) hingga awal Oktober telah mencapai sekitar Rp 815 triliun atau setara dengan 55% dari total realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.481,7 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prima saat ditemui di Gedung Pusat Kementerian Keuangan, Jumat (3/10). Ia menjelaskan bahwa dalam tahun ini, realisasi belanja pemerintah pusat untuk KL sudah mencapai 55%, yang merupakan bagian dari anggaran sebesar Rp 1.481,7 triliun.

Prima merinci lebih lanjut bahwa dari sisi jenis belanja, realisasi terbesar berasal dari belanja pegawai yang telah mencapai 77%. Selanjutnya, belanja bantuan sosial (bansos) mencapai 72%, sedangkan belanja barang dan belanja modal masing-masing hanya sekitar 45%.

Menurut Prima, pola serapan anggaran K/L biasanya mengalami peningkatan tajam di kuartal terakhir. “Dari siklus anggaran, sekitar 38% dari anggaran biasanya dibelanjakan dalam tiga bulan terakhir, yaitu mulai Oktober, November, dan Desember,” jelasnya.

Meski demikian, Prima mengakui adanya beberapa tantangan dalam pelaksanaan belanja tahun ini. Salah satunya adalah kehadiran kementerian/lembaga baru yang masih dalam tahap penyusunan organisasi dan anggaran. Hal ini berdampak pada proses realisasi anggaran yang belum sepenuhnya optimal.

Di sisi lain, dinamika global, termasuk kondisi geopolitik, juga turut memengaruhi realisasi APBN. Namun, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi tantangan tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui koordinasi intensif antara Menteri Keuangan dengan kementerian/lembaga, baik di tingkat pusat maupun teknis di daerah. Prima menjelaskan bahwa di level teknis, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki 34 kantor wilayah dan 182 kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) di seluruh Indonesia.

“KPPN inilah yang melakukan verifikasi dan penyaluran anggaran,” tambahnya.

Dengan realisasi belanja yang telah mencapai lebih dari separuh pagu di awal Oktober, Prima menunjukkan optimisme bahwa target serapan anggaran KL 2025 dapat tercapai sesuai harapan. Dengan strategi yang tepat dan koordinasi yang baik, pemerintah berkomitmen untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Penulis: AdminEditor: Admin