PHNOM PENH – Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Senior Urusan HAM sekaligus Ketua Komite HAM Kamboja (Cambodian Human Rights Committee/CHRC), Keo Remy, di Phnom Penh, Kamboja, pada Senin (24/11/2025). Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan Kamboja dalam bidang hak asasi manusia, baik secara bilateral maupun regional di kawasan Asia Pasifik.
Dalam kesempatan tersebut, Natalius Pigai menyampaikan rencana Indonesia untuk menyelenggarakan forum tingkat tinggi di bidang HAM se-Asia Pasifik pada tahun 2026. Forum ini direncanakan sebagai ruang bagi negara-negara Asia Pasifik untuk membangun pemahaman bersama, meningkatkan kualitas kerja sama, serta memperkuat kapasitas institusional dalam menangani isu-isu HAM.
“Forum ini digagas sebagai ruang bagi negara-negara Asia Pasifik untuk membangun pemahaman bersama, meningkatkan kualitas kerja sama, serta memperkuat kapasitas institusional dalam menangani isu-isu HAM,” ujar Natalius Pigai. Ia juga berharap Kamboja dapat memberikan dukungan dan berpartisipasi aktif dalam forum tersebut.
Selain itu, Natalius menyampaikan harapan agar Kamboja mendukung pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam memperkuat peran dan kontribusinya terhadap pemajuan HAM di tingkat global.
Menanggapi hal tersebut, Keo Remy menyampaikan dukungan atas inisiatif yang disampaikan Indonesia. Ia menegaskan komitmen Kamboja terhadap perdamaian dan penegakan HAM di kawasan, serta membuka ruang untuk mempererat kolaborasi bersama Indonesia.
Fokus pada Kerja Sama Perlindungan Tenaga Kerja
Dalam pertemuan itu, Natalius Pigai juga menyinggung pentingnya kerja sama perlindungan tenaga kerja, baik bagi warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja maupun warga Kamboja yang bekerja di Indonesia. “Kerja sama juga kami harapkan dalam memberikan pelindungan terhadap para pekerja, baik pekerja Indonesia yang ada di Kamboja maupun sebaliknya,” ujar Natalius.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar terhadap pemenuhan hak-hak para WNI yang berada di luar negeri, dan berharap kerja sama bilateral dapat diperkuat untuk menjamin hak-hak mereka.
Perkembangan Situasi HAM di Kamboja
Keo Remy kemudian menyampaikan perkembangan terkini terkait situasi HAM di Kamboja. Ia juga menyambut baik usulan program-program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HAM yang ditawarkan oleh Indonesia.
Pertemuan tersebut diakhiri dengan penegasan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama dalam memajukan agenda perlindungan dan pemajuan HAM, baik melalui forum regional maupun inisiatif peningkatan kapasitas di tingkat nasional. Kedua pihak sepakat untuk menjalin koordinasi lebih erat dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua individu di kawasan Asia Pasifik.