Ancaman Penutupan Pemerintah AS Akibat Kebuntuan Anggaran
Pemerintah Amerika Serikat kembali menghadapi ancaman penutupan atau shutdown setelah Senat gagal meloloskan rancangan pendanaan darurat. Kejadian ini terjadi akibat perbedaan pendapat antara Partai Demokrat dan Presiden Donald Trump mengenai alokasi anggaran kesehatan. Tanpa adanya rencana pemungutan suara yang disepakati sebelum tenggat waktu tengah malam, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) memberikan instruksi kepada lembaga pemerintah untuk mempersiapkan langkah-langkah shutdown secara teratur.
Kebuntuan tersebut muncul dari perselisihan terkait penggunaan dana kesehatan. Baik Presiden Trump maupun Partai Demokrat sama-sama tidak bersedia menyerah, sehingga meningkatkan risiko penutupan pemerintah. Jika terjadi, hal ini dapat mengganggu layanan publik, memaksa pegawai federal cuti tanpa gaji, serta menghambat rilis data ekonomi penting di tengah ketidakpastian kebijakan suku bunga The Federal Reserve.
Pemungutan suara terakhir pada Selasa (30/9/2025) malam juga gagal dengan hasil 55–45, karena Partai Republik tidak berhasil meraih 60 suara yang diperlukan untuk mengatasi blokade dari Partai Demokrat. Jika penutupan benar-benar terjadi, sekitar 750.000 pegawai federal diperkirakan akan terkena cuti paksa. Meskipun demikian, pekerja esensial seperti militer tetap harus bekerja tanpa gaji. Bahkan, Trump telah mengancam akan melakukan pemecatan permanen terhadap banyak pegawai federal jika kebuntuan berlanjut.
Indeks S&P 500 ditutup naik tipis sebesar 0,4% pada perdagangan Selasa, meski investor khawatir tentang tertundanya rilis laporan ketenagakerjaan AS yang sangat penting. Hal ini dapat memengaruhi arah kebijakan pemangkasan suku bunga The Fed.
Penutupan kali ini berpotensi menjadi yang pertama sejak 2018–2019, ketika pendanaan pemerintah sempat terhenti selama lima pekan di masa jabatan pertama Trump. Partai Demokrat bersikeras meminta perpanjangan subsidi premi asuransi Obamacare serta pembatalan pemangkasan dana Medicaid sebagai syarat dukungan. Sementara itu, Partai Republik menolak permintaan tersebut, dengan alasan bahwa subsidi tersebut hanya menguntungkan perusahaan asuransi dan seharusnya dihentikan pasca-pandemi Covid-19.
Presiden Trump menuduh Partai Demokrat sengaja mengambil risiko dengan memicu shutdown, sedangkan Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tunduk menerima rancangan undang-undang darurat versi Partai Republik.
Senat diperkirakan akan terus menggelar pemungutan suara berulang untuk membuka kembali pendanaan pemerintah. Namun, OMB menyatakan sulit untuk memprediksi berapa lama shutdown ini akan berlangsung. Dengan situasi yang semakin memburuk, para pemangku kepentingan mulai memperhatikan dampak jangka panjang dari kebuntuan ini terhadap perekonomian dan stabilitas politik di AS.