Socrative Test pada Rekrutmen Panwas Kecamatan

Socrative Test pada Rekrutmen Panwas Kecamatan

Juni 22, 2022 Off By publica id

Oleh RAHMADIANSYAH S.Sos *)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki tugas pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan, juga wajib membentuk Panitia Ad Hoc di tingkat kecamatan, yaitu Panwas Kecamatan.

Sebagai wujud perpanjangan tangan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu Kota Banjarmasin melaksanakan perekrutan Panwas Kecamatan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab terhadap pengawasan pilkada.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia (RI) No. 0883/K.Bawaslu/KP.0100/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019, pembentukan Panwas Kecamatan wajib dilaksanakan paling lama 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan berakhir paling lama 2 bulan setelah tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.

Selain bertumpu pada Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan, dasar hukum perekrutan juga merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Pembentukan atau rekrutmen Panwas Kecamatan tiada lain, akrena Kalimantan Selatan termasuk salah satu provinsi dari sembilan daerah yang melaksanakan Pilkada di tahun 2020 lalu, dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi dan pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota di tujuh kabupaten/kota.

Keseluruhan proses rekrutmen ad hoc secara umum dapat terlaksana dengan baik. Meski demikian, terdapat berbagai kendala seperti dalam tahapan tes yang terintegrasi secara online serentak di seluruh Indonesia, kesiapan sarana dan prasarana belum dapat meng-cover tes secara sempurna.

Walaupun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, rekrutmen Panwas Kecamatan dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 memiliki berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan rekrutmen Panwas Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2019, yaitu terdapat proses demokratisasi, transparansi, dan perbaikan sistem rekrutmen lainnya yang dapat dijalankan.

 

Adaptasi dengan metode baru

Rekrutmen Panwascam, khususnya di Kalimantan Selatan, untuk Pilkada, baik Pilgub maupun Pilbup dan Pilwali pelaksanaanya dengan metode baru, dengan Socrative Test. Tes macam ini menjadi metode yang dapat mengukur kemampuan kognitif para peserta calon Panwas Kecamatan yang kemudian hal tersebut dicoba dimaksimalkan oleh Bawaslu RI dalam merespons perkembangan zaman yang terus berkembang menuju peradaban yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

Sebagai sebuah metode baru pada rekrutmen Panwas Kecamatan di seluruh Indonesia, adalah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI. Tes Socrative tentunya menjadi sebuah pengalaman baru yang belum pernah dilalui oleh Panwas Kecamatan sebelumnya, oleh karenanya tes ini juga dapat menjadi sebuah problem baru bagi yang mengikuti tes ini.

Seperti apa problema dan tantangannya, maka pasca-Pilkada 2020 kami lakukan penelitian. Seperti apa problema dan kendala yang muncul dari rekrutmen dengan metode baru ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan objek penelitian adalah melalui teknik purposive sampling dan menggunakan observasi serta wawancara mendalam terhadap sejumlah eks peserta seleksi rekrutmen, baik peserta yang lulus maupun tidak lulus, selain itu juga dengan dukungan sejumlah dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

Pastinya secara umum menyatakan bahwa telah terjadi progres yang signifikan pada sistem yang dibangun dalam rekrutmen Panwas Kecamatan. Fakta menunjukkan bahwa Panwas Kecamatan pada Pilkada tahun 2020 mencoba beradaptasi secara positif dengan kemajuan teknologi guna meningkatnya kualitas SDM yang dihasilkan seleksi.

Dinamika proses rekrutmen dan kesulitan beradaptasi

Dengan menerapkan Tes Socrative pada rekrutmen Panwascam untuk Pilkada Serentak Tahun 2020, peserta menganggap Bawaslu lebih transparans dan membuka kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk ikut berkompetisi.
Proses rekrutmen ini ingin meminimalkan unsur-unsur subjektif dalam seleksi dengan mendudukkan pentingnya sistem yang dibangun menjadi lebih objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Itu karena Tes Socrative yang diterapkan Bawaslu memiliki sedikit persamaan dengan Computer Assisted Test (CAT) terkait transparansi, karena setelah melakukan tes online, hasilnya dapat dilihat secara langsung.

Sungguhpun demikian, bagi sebagian peserta, Tes Socrative menjadi problema tersendiri bagi mereka yang tidak terlalu paham dan tidak melek teknologi. Permasalahan ini adalah permasalahan yang nyata di akar rumput. Beririsan dengan majunya teknologi dan informasi yang semakin massif, kenyataan di tengah masyarakat adalah bahwa tidak meratanya sebaran pengetahuan dan keterampilan. Kondisi semacam ini menjadi permasalahan tersendiri dalam lancarnya suatu kegiatan yang melibatkan penggunaan teknologi lebih lanjut.

Server jaringan

Selain permasalahan di atas, juga terkait server jaringan. Penyelenggara sudah berulang kali melakukan uji coba Tes Socrative pada computer yang telah disediakan untuk memastikan bahwa server jaringan telah siap untuk melaksanakan tes online ini.
Nyatanya, Tes Socrative hanya memiliki satu server di seluruh Indonesia, yaitu jaringan yang ditentukan Bawaslu RI. Tentu ini menjadi masalah ketika server dari Bawaslu RI mengalami gangguan, akan memberikan dampak pada seluruh daerah yang menyelenggarakan tes online ini. Ini juga berkenaan dengan waktu yang akhirnya dimundurkan dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

 

Transparansi hasil tes wawancara
Berkenaan dengan problem yang ada sebelumnya, transparansi nilai hasil tes wawancara juga menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi terciptanya sistem rekrutmen yang berintegritas dan berkualitas. Sistem yang dijalankan kemudian dapat diterima oleh semua kalangan.

Meski sistem rekrutmen sudah dilaksanakan secara transparans, tetapi kedua macam tes rekrutmen tersebut tidak mengumumkan hasil komulatif akhirnya. Hal ini menurut peserta seleksi menjadi bahan yang penting untuk dipertimbangkan pada tes rekrutmen berikutnya.

Catatan-catatan negatif yang mengiringi dinamika proses rekrutmen ini memang harus menjadi perhatian untuk membuat rencana pelaksanaan rekrutmen selanjutnya. Bukan hanya di tataran rekrutmen Panitia Ad Hoc tingkat kecamatan, namun juga secara menyeluruh meliputi panitia-panitia ad hoc lainnya, baik di tingkat kelurahan atau desa hingga ke tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Catatan penting berkaitan dengan perbaikan system rekrutmen ini adalah bukan hanya transparansi hasil seleksi secara parsial, namun juga keseluruhan tahapan yang dijalankan dilaksanakan dengan asas-asas yang transparans secara lebih luas lagi.

*) Penulis adalah Koodinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Kota Banjarmasin