Beragam peristiwa politik dan sosial terjadi dalam sepekan terakhir di berbagai wilayah Indonesia. Redaksi telah mengumpulkan lima berita yang paling diminati selama periode 1 hingga 7 Desember 2025. Berita tersebut mencakup bencana banjir di Sumatera, konflik internal PBNU, serta tindakan partai politik terhadap seorang bupati. Berikut adalah lima berita terpopuler dalam seminggu ini:
Ketua MPR: Penetapan Status Bencana Nasional Sepenuhnya Kewenangan Presiden
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyatakan bahwa penetapan status bencana nasional sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keputusan tersebut dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres).
“Semua itu akan bergantung kepada keputusan presiden, karena penetapan bencana nasional sepenuhnya menjadi kewenangan presiden melalui keputusan presiden,” ujar Muzani saat berada di Gedung DPR/MPR, Jakarta pada Senin, 1 November 2025.
Banjir dan longsor terjadi di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana tersebut terjadi pada akhir November lalu dan menimbulkan ratusan korban jiwa. Muzani menyebut bahwa Presiden Prabowo telah meninjau langsung lokasi bencana di Aceh dan Sumatera Utara.
“Beliau pasti melihat langsung keadaan ini, mudah-mudahan semuanya bisa segera ditangani,” tambahnya.
Basarnas Mengaku Kekurangan Personel, Satu Kantor Tangani 18 Kota/Kabupaten
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Marsekal Madya Mohammad Syafii mengungkapkan bahwa lembaganya mengalami kekurangan personel dalam menghadapi bencana di berbagai daerah. Syafii menjelaskan bahwa jumlah kantor Basarnas yang ada belum mencapai ideal.
Syafii menyampaikan informasi tersebut dalam rapat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 1 Desember 2025. Ia menjelaskan bahwa idealnya Basarnas memiliki kantor di setiap kota/kabupaten. Namun, saat ini cakupan Basarnas masih terbatas.
“Terkait dengan apakah Basarnas misalkan memiliki sarana-prasarana yang cukup, kami sampaikan pasti sangat kurang karena sesuai harapan dari komisi tentunya kami diharapkan hadir di setiap kabupaten,” kata dia dalam rapat.
Gus Yahya Mengaku Diteror
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahyah Cholil Staqus atau Gus Yahya mengklaim kerap mendapat teror sejak konflik internal PBNU memuncak. Ia menerima berbagai bentuk ancaman melalui telepon dan pesan WhatsApp.
“Dengan berbagai cara, mulai dari telepon yang enggak berhenti-henti, WA, sampai dengan ancaman-ancaman bermacam-macam bentuknya,” ujar Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 Desember 2025.
Yahya tidak menjelaskan secara detail bentuk teror tersebut. Ia juga tidak membuka identitas pelaku teror tersebut. Dia hanya menyebut bahwa teror serupa dialami oleh Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU Ulil Abshar Abdalla dan sejumlah pengurus Tanfidziyah—pelaksana di PBNU.
Hakim MK Sentil Kepala BNPB Soal Bencana Sumatera
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyentil Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto ihwal pernyataannya mengenai bencana Sumatera di sidang Uji Materil Undang-undang TNI. Ia merasa sedih atas pernyataan Sunaryanto.
“Saya ini sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu. Itu kan sebetulnya kita berpikir, ini memang diseleksi secara benar atau tidak. Masa bencana dikatakan hanya ributnya di media sosial saja,” tutur Saldi dalam sidang yang digelar Kamis 4 Desember 2025.
Ia juga meminta hal tersebut menjadi refleksi diri agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah kondisi bencana. “Nah, itu salah satu poin, sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, saya perlu sampaikan itu, sekaligus untuk bisa jadi refleksi untuk TNI juga Pak Wamenhan (Wakil Menteri Pertahanan),” sambung pria kelahiran Sumatera Barat ini.
Gerindra Pecat Bupati Aceh Selatan dari Jabatan Ketua DPC
Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra memecat Bupati Aceh Selatan Mirwan M.S. dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Aceh Selatan. Mirwan dipecat karena menjalankan ibadah umrah di tengah bencana yang melanda Aceh.
“Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan Mirwan. Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono dalam keterangan resmi pada Jumat, 5 Desember 2025.