Publica Portal Berita Online
Tim Kuasa Hukum AnandaMu: Mari Kita Saling Uji Alat Bukti di Sidang Bawaslu Tim Kuasa Hukum AnandaMu: Mari Kita Saling Uji Alat Bukti di Sidang Bawaslu
Publica.id, Banjarmasin – Tim Kuasa Hukum pasangan calon Hj Ananda – Mushaffa Zakir mengaku siap saling uji alat bukti pada sidang Bawaslu nanti. Ini... Tim Kuasa Hukum AnandaMu: Mari Kita Saling Uji Alat Bukti di Sidang Bawaslu

Publica.id, Banjarmasin – Tim Kuasa Hukum pasangan calon Hj Ananda – Mushaffa Zakir mengaku siap saling uji alat bukti pada sidang Bawaslu nanti.

Ini terkait pelanggaran berat dan sistematis yang diduga dilakukan Paslon 02 Ibnu Sina-Arifin Noor pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarmasin Tahun 2020 lalu.

“Kami optimis dalil-dalil yang Tim Hukum AnandaMu sampaikan sudah sesuai dengan bukti-bukti riil dan akan didukung dengan pernyataan para saksi yang mengetahui persis kejadian sebenarnya di lapangan,” ungkap Sulaiman N. Sembiring mewakkili Tim Hukum AnandaMu, Jumat (15/1/2021).

Dia pun juga meyakini Bawaslu Banjarmasin sebagai lembaga otoritas yang memastikan penyelenggaran Pilkada kali ini berjalan Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan jurdil (jujur, adil) akan membaca bukti-bukti dengan cermat, lengkap dan komprehensif serta mendengar keterangan saksi-saksi dan akan melihat kaitannya antara satu sama lain.

“Oleh karena itu mari kita tunggu hasil sidang Bawaslu Kota Banjarmasin. Kami berharap pemeriksaan berjalan obyektif dan professional,” ungkap adik kandung dari Tifatul Sembiring itu.

Baginya momentum seperti ini akan sangat penting, dimana Bawaslu Banjarmasin memiliki peran signifikan untuk mencatatkan dalam sejarah, karena mampu menunjukkan institusinya dapat berdiri kukuh sebagai penjaga demokrasi dan pemilihan yang jujur dan adil.

“Sekali lagi kami percaya sepenuhnya kepada para Komisioner Bawaslu Kota Banjarmasin,” tambahnya.

Kemudian menanggapi penjelasan kuasa hukum Ibnu Sina dan Arifin Noor, dirinya hanya mengingatkan bahwa putusan Bawaslu itu ada aturannya di dalam peraturan Perundang-undangan, yakni harus diputuskan dalam waktu 5 hari sejak diregister.

“Jadi putusannya tidak benar masih lama sebagaimana yang mereka sampaikan,” tukasnya.

Editor: Ahya Firmansyah

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *