Presiden AS Menandatangani RUU untuk Mengakhiri Government Shutdown Terlama
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Rabu (12/11/2025) menandatangani Rancangan Undang-undang (RUU) yang bertujuan mengakhiri government shutdown terlama dalam sejarah negara tersebut. Peristiwa ini berlangsung selama 43 hari dan menyebabkan kekacauan di berbagai sektor pemerintahan serta dampak langsung terhadap ratusan ribu pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak menerima gaji.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasai Partai Republik menyetujui RUU ini dengan dukungan mayoritas partai setelah disahkan oleh Senat. Meskipun demikian, banyak anggota Partai Demokrat merasa kecewa karena mereka menganggap pimpinan partai mereka menyerah dalam perundingan.
Apa Itu Government Shutdown?
Government shutdown terjadi ketika Kongres gagal menyetujui undang-undang pendanaan tahunan, sehingga pemerintah federal tidak memiliki otoritas hukum untuk mengalokasikan anggaran operasional. Dalam situasi seperti ini, hanya layanan pemerintahan yang bersifat esensial—seperti militer, keamanan nasional, dan penegakan hukum—yang tetap berjalan. Selebihnya, layanan publik akan dihentikan sementara.
Para pegawai federal yang terdampak tidak diizinkan bekerja dan tidak menerima gaji selama periode shutdown, meski sebagian besar biasanya menerima pembayaran secara retroaktif setelah pemerintah kembali berjalan.
Government shutdown dimulai pada 1 Oktober 2025, ketika seluruh layanan pemerintahan yang dianggap tidak esensial dihentikan akibat ketiadaan dana operasional. Jutaan warga AS terdampak langsung. Layanan publik seperti jaminan sosial, pengawasan keamanan penerbangan, dan akses ke taman nasional terganggu.
Penutupan ini merupakan yang pertama dalam hampir tujuh tahun terakhir, dipicu oleh kegagalan Kongres menyepakati rancangan anggaran tahunan, khususnya terkait subsidi layanan kesehatan dalam kerangka Affordable Care Act.
Kebuntuan antara Partai Demokrat dan Partai Republik
Kebuntuan terjadi antara Partai Demokrat dan Partai Republik yang berselisih soal tingkat pengeluaran dan kebijakan perawatan kesehatan. Namun, sejumlah anggota Partai Demokrat kemudian memutuskan bekerja sama dengan Partai Republik dalam mengupayakan kompromi.
Trump menuding Demokrat sebagai biang kerok shutdown. Usai menandatangani RUU di Ruang Oval, Trump mengecam Demokrat dan menyerukan masyarakat mengingat krisis ini saat memberikan suara dalam pemilu paruh waktu tahun depan.
“Hari ini kami mengirim pesan jelas bahwa kami tidak akan pernah menyerah pada pemerasan,” kata Trump, dikelilingi anggota parlemen Partai Republik, termasuk Ketua DPR Mike Johnson.
Mike Johnson sebelumnya menuding Demokrat-lah yang sengaja memperpanjang shutdown demi kepentingan politik. “Mereka tahu itu akan menyakitkan, dan mereka tetap melakukannya,” ujar Johnson dalam pidato menjelang pemungutan suara.
Isi RUU yang Disetujui
RUU ini akan mendanai berbagai lembaga dan departemen seperti urusan veteran, konstruksi militer, hingga Departemen Pertanian dan Kongres. Pemerintahan federal akan kembali beroperasi hingga akhir Januari 2026, sedangkan sebagian program diperpanjang hingga musim gugur.
Sekitar 670.000 pegawai negeri sipil yang sebelumnya dirumahkan akan kembali bekerja. Pegawai lain yang tetap bekerja tanpa bayaran—termasuk lebih dari 60.000 pengatur lalu lintas udara dan petugas keamanan bandara—juga akan menerima gaji tertunggak. Kesepakatan ini turut memulihkan posisi pegawai federal yang sempat dipecat selama shutdown. Aktivitas perjalanan udara yang sebelumnya terganggu, perlahan akan kembali normal.
Penilaian Ekonomi terhadap Government Shutdown
Meski begitu, Trump secara keliru menuding Demokrat merugikan negara 1,5 triliun dollar AS (Rp 25 kuadriliun). Menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO), kerugian ekonomi akibat government shutdown diperkirakan “hanya” 14 miliar dollar AS (Rp 234,2 triliun) dari pertumbuhan ekonomi yang hilang.