Teknologi

Venezuela Kolaborasi dengan OPEC Lawan AS, Tuduh Trump Ingin Ambil Minyak

Presiden Venezuela Minta Bantuan OPEC untuk Menghadapi Tekanan AS

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, telah mengajukan permintaan bantuan kepada Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dalam upaya melawan tekanan yang ia anggap ilegal dan semakin meningkat dari Amerika Serikat. Dalam surat yang dikirimkan kepada anggota OPEC pada Minggu (30/11/2025), Maduro menuduh pemerintahan Donald Trump berusaha merebut cadangan minyak Venezuela, yang dikenal sebagai yang terbesar di dunia.

“Kami berharap bisa mengandalkan dukungan terbaik dari Anda semua untuk menghentikan agresi ini. Serangan ini semakin meningkat dan mengancam stabilitas pasar energi internasional, baik untuk negara produsen maupun konsumen,” tulis Maduro dalam surat yang dipublikasikan oleh stasiun penyiaran pemerintah TeleSUR.

Ia juga mengecam penggunaan kekuatan militer yang disebutnya mematikan terhadap wilayah dan institusi negara. Pernyataan ini disampaikan secara resmi kepada anggota OPEC dan negara-negara anggota OPEC+.

Venezuela merupakan salah satu negara pendiri OPEC sejak 1960, bersama Iran, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi. Meskipun memiliki cadangan minyak sebesar 303 miliar barel pada 2023, ekspor minyak mentah Venezuela hanya mencatatkan nilai sebesar 4,05 miliar dollar AS pada tahun yang sama. Jumlah ini jauh di bawah ekspor negara penghasil minyak besar lainnya, sebagian akibat sanksi ekonomi yang dijatuhkan AS selama masa jabatan pertama Trump.

Permintaan Maduro kepada OPEC muncul sehari setelah Trump menulis pernyataan kontroversial di platform Truth Social. Ia menyebut bahwa wilayah udara Venezuela kini sepenuhnya ditutup, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. “Kepada semua maskapai penerbangan, pilot, pengedar narkoba, dan pedagang manusia, mohon anggap wilayah udara di atas dan di sekitar Venezuela sebagai ditutup seluruhnya,” tulis Trump.

Pemerintah Venezuela menanggapi pernyataan tersebut sebagai bentuk ancaman kolonialis. Caracas menilai peningkatan aktivitas militer AS di Karibia sebagai upaya terselubung untuk menguasai sumber daya minyak dan gas Venezuela. Pemerintahan Trump sebelumnya memang mengerahkan kekuatan militer secara besar-besaran ke kawasan tersebut, termasuk kapal induk USS Gerald R Ford, sejumlah kapal perang, jet tempur F-35, dan ribuan personel.

Di sisi lain, Gedung Putih berdalih bahwa kehadiran militer itu bertujuan memberantas perdagangan narkoba. Namun, sejumlah pengamat menilai alasan tersebut tidak sejalan dengan data resmi AS, yang menunjukkan bahwa Venezuela bukan merupakan sumber utama narkotika yang masuk ke Amerika Serikat.

Setidaknya 83 orang tewas dalam operasi militer laut AS terhadap kapal-kapal yang dituduh mengangkut narkoba. Organisasi HAM mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan menyebutnya sebagai pembunuhan di luar proses hukum.

Penulis: Nida’an KhafiyyaEditor: Nida’an Khafiyya