Publica.id — JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden (cawapres) untuk mengisi kekosongan kursi wapres. Sikap ini diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui panggilan video.

“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY kepada wartawan di Auditorium Yudhoyono kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

AHY menyampaikan bahwa Partai Demokrat memahami mekanisme pemilihan Wakil Presiden sesuai undang-undang merupakan hak prerogatif Presiden yang kemudian diputuskan oleh MPR RI. Oleh karena itu, AHY menyatakan Partai Demokrat sepenuhnya menyerahkan kewenangan pemilihan Wapres kepada Presiden Prabowo.

“Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” jelas AHY.

Dalam kesempatan yang sama, AHY mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana tetap tenang. Ia berharap masyarakat dapat memberikan ruang bagi proses konstitusional yang sedang berjalan.

“Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” tutur AHY.

“Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” imbuhnya.