Publica.id — Jakarta – Foto Gibran Rakabuming Raka yang sempat terpasang di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini telah dicopot. Hal ini menyusul berakhirnya masa jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Menanggapi pencopotan foto tersebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, melontarkan kelakar. Ia menyatakan bahwa upaya pencopotan foto itu akhirnya tercapai.

Pernyataan ini disampaikan Cak Imin saat membuka dialog publik bertajuk ‘Sosialisme Islam’ di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/11/2026). Dalam pidatonya, Cak Imin menyapa salah satu narasumber, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

Saat menyapa Jimly, Cak Imin sempat menyinggung soal putusan MK. Ia mengaku terkadang merasa kecewa dengan putusan MK karena dianggap dapat membuat aturan sendiri yang berbeda dengan undang-undang yang ada. Namun, di sisi lain, ia juga terkadang merasa senang dan puas dengan keputusan MK.

“Saya kecewa kepada MK gara-gara kadang-kadang bikin aturan sendiri gitu, bikin pasal sendiri, bikin aturan sendiri yang berbeda dengan, ya jadi pembuat undang-undang kadang-kadang. Tapi kadang-kadang saya senang juga, puas juga dengan keputusan MK gitu,” ujar Cak Imin.

“Jadi kalau ada kecewa, ada puas, berarti benar MK organisasi yang benar gitu. Tapi kalau puas terus atau kecewa terus, artinya nggak benar. Jadi kadang kecewa, kadang senang,” lanjutnya, menguraikan pandangannya tentang dinamika putusan MK.

Selanjutnya, Cak Imin menceritakan pengalamannya pasca kekalahan di Pilpres 2024. Ia mengaku terkejut ketika melihat foto Gibran sebagai Wakil Presiden masih terpajang di kantor DPP PKB.

“Dulu waktu kalah pilpres, saya kaget, kok masih ada foto di situ (Gibran) gitu kan,” kenang Cak Imin.

Ia kemudian kembali menegaskan kelakarnya mengenai pencopotan foto Gibran yang akhirnya terwujud. “Ternyata hari ini tercapai juga itu (Foto Gibran dicopot di dinding ruangan),” tuturnya.

Sebagai informasi, Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki waktu maksimal 60 hari untuk melakukan proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.