Publica.id — JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan akan tetap memproses dan segera menyidangkan aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Aduan ini muncul menyusul proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang dianggap menyalahi aturan. Ada empat aduan yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan material untuk disidangkan.

Ketua DKPP Heddy Lugito menjelaskan bahwa proses penanganan aduan ini tidak berkaitan dengan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kedua isu tersebut merupakan hal yang berbeda substansinya. Aduan yang masuk ke DKPP secara spesifik berfokus pada dugaan pelanggaran etik dalam penyelenggaraan pemilu, sesuai dengan kewenangan lembaga tersebut.

“Aduan itu terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan KPU dan Bawaslu pada pemilu atau Pilpres 2024. Begitu kan yang jadi kewenangan DKK?” ujar Heddy kepada wartawan pada Sabtu (14/11/2026). Ia menambahkan, “Tidak ada kaitannya (dengan Gibran mundur). Dua hal yang berbeda substansi.”

Meskipun demikian, Heddy belum dapat memastikan jadwal pasti pelaksanaan sidang. Ia meminta publik untuk menunggu informasi resmi yang akan disampaikan setelah jadwal persidangan ditetapkan. “Nanti kita info, kalau sudah dijadwalkan,” tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak, termasuk Denny Indrayana bersama Koalisi Indonesia Bersih (KIPP), Partai Ummat, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI (FPP TNI), Subhan Palal, dan Mercy Sihombing, telah melaporkan para komisioner KPU RI ke DKPP. Laporan tersebut menyoroti dugaan adanya pasal yang diselundupkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Denny Indrayana menyatakan bahwa permohonan mereka tidak hanya terkait masalah ijazah, yang dianggap sebagai cacat administratif, tetapi juga menyangkut dugaan manipulatif dan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ia mengkritik KPU yang dinilai tidak melakukan proses verifikasi yang profesional terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

“Yang ketiga, KPU diduga menghambat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, karena tidak memberikan akses kepada Bawaslu untuk ikut mengawasi, memonitor proses pencalonan, termasuk dokumen-dokumen yang diberikan oleh pasangan calon. Termasuk sistem Silon, Sistem Informasi Pencalonan, yang aksesnya tidak dibuka kepada Bawaslu. Itu menjadi fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi,” ujar Denny seusai membuat aduan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Denny Indrayana dan para pelapor lainnya menuding KPU telah menerima surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tanpa melalui proses yang semestinya, termasuk verifikasi faktual. Selain itu, mereka juga menuding KPU menghambat fungsi pengawasan Bawaslu dengan tidak memberikan akses terhadap dokumen pencalonan dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Denny meminta agar jajaran komisioner KPU saat ini diberhentikan dari jabatannya dan tidak diberikan posisi publik lainnya di masa mendatang. “Sebenarnya kami berharap pemecatan itu juga tentu punya konsekuensi lain ya. Artinya, jangan kemudian juga diberikan posisi-posisi publik seperti semacam komisaris dan sejenisnya itu,” kata Denny.