Publica.id — SERANG – Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan pencopotan foto Gibran Rakabuming Raka dari kantor gubernur. Keputusan ini diambil setelah Gibran secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menyatakan bahwa pencopotan foto tersebut diperbolehkan seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gibran. Berdasarkan pantauan di Pendopo Kantor Gubernur Banten, Kota Serang, pada Jumat (13/11/2026), foto Gibran tidak lagi terpampang. Ruangan tersebut kini hanya menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto beserta lambang Garuda Pancasila.

Foto Gibran juga telah disingkirkan dari aula pertemuan. Pihak yang masih terpasang adalah foto Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Banten Andra Soni, dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah.

Deden Apriandhi menjelaskan bahwa proses pengunduran diri Gibran telah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang. “Memang di undang-undang dasar kita untuk proses pemunduran tidak disyaratkan adanya nanti penetapan pemberhentian. Kalau melihat dari peraturan itu, pengunduran kemarin itu ya mungkin sudah memenuhi persyaratan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pencopotan foto harus dilakukan dengan cara yang layak dan menjaga marwahnya. “Yang harus kita jaga marwahnya, yang harus kita jaga harga dirinya dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta memperlakukan foto itu dengan tidak baik,” tegas Deden.

Pencopotan foto Gibran juga dibenarkan untuk dilakukan di lingkungan sekolah-sekolah di Banten, mengingat statusnya sebagai mantan Wakil Presiden sudah resmi berakhir. “Sekolah sih bisa. Ya kalau memang nanti tadi yang saya sampaikan ketentuannya itu memang sudah dianggap resmi dengan mengajukan pengunduran dan diserahkan kepada pimpinan MPR, ya, berarti sudah, sudah bisa,” katanya.

Posisi Wakil Presiden Kosong

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden. Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa posisi Wakil Presiden kini dinyatakan kosong. “Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong,” kata Muzani di gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Muzani menambahkan bahwa MPR akan segera melakukan proses pengisian jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan waktu maksimal 60 hari. “MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari,” ujarnya.