Publica.id — JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri tidak seharusnya berlangsung lama. Menurutnya, posisi Wapres memiliki peran strategis dan tidak bisa dianggap sebagai ban serep.

“Walaupun waktunya tenggat 60 hari, tapi nggak boleh terlalu lama karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita kan fakta konstitusionalnya, ya, jabatan Wapres bukan cuma ban serep,” ujar Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Habiburokhman menjelaskan bahwa ketika Gibran menjabat sebagai Wapres, Prabowo Subianto seringkali melakukan pembagian tugas pemerintahan. Kekosongan jabatan ini akan mengganggu kelancaran pembagian tugas tersebut.

“Nah, ini kan kalau kosong, nanti nggak ada yang melakukan hal tersebut, gitu loh. Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda-agenda besar di level nasional juga banyak sekali,” tuturnya.

Mengenai penentuan pengganti Wapres, Habiburokhman menyebutkan bahwa keputusan akan diambil dalam rapat paripurna. Rapat paripurna untuk menentukan Wapres baru ini akan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, sehingga memerlukan perencanaan waktu yang matang.

“Saya nggak bicara dengan waktu, ya, tapi kalau soal waktu juga nanti akan disesuaikan. Kan rapat paripurna itu akan langsung, apa, rapat paripurna sidang paripurna itu akan langsung ditindaklanjuti dengan pelantikan,” jelasnya.

Sebelumnya, MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada siang hari ini untuk membahas posisi Wapres. Hasil dari rapat gabungan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta beliau menyiapkan dua nama calon pengganti.

“Output rapat gabungan dapat gabungan adalah kami akan mengirimkan surat ya kepada Presiden Prabowo meminta beliau menyiapkan dua alternatif nama dalam waktu 14 hari,” pungkas Habiburokhman.