Publica.id — JAKARTA – Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menginstruksikan agar dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu fokus utama yang disorot adalah pembangunan jembatan Bailey. Mualem menekankan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 agar program-program yang telah dialokasikan, termasuk penanganan pascabencana, dapat segera dilaksanakan.

Dalam arahannya, Mualem menegaskan bahwa penggunaan dana harus dikejar dan diawasi dengan serius. “Jangan sampai uangnya kita kembalikan. Harus kita kejar dan awasi. Ditekan terus, dikejar terus,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (13/11/2026) usai rapat pimpinan bersama para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang digelar secara virtual.

Mualem juga menyoroti tingginya kebutuhan masyarakat akan jembatan Bailey. Ia meminta agar kebutuhan ini mendapat perhatian khusus dalam optimalisasi TKD, termasuk dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan jembatan. “Jangan sampai uang TKD dikembalikan lagi ke pusat,” tegasnya.

Untuk mendorong pelaksanaan program, Staf Khusus Gubernur Taqwallah diminta berkoordinasi dengan dinas-dinas yang realisasi anggarannya masih minim. Mualem juga mengingatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah sakit, serta Badan Dayah untuk memastikan program berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Selain mengejar realisasi anggaran, Mualem menekankan pentingnya kesiapan regulasi, terutama untuk program hibah, pembangunan masjid, dan dayah. Persiapan regulasi yang matang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan tidak terkendala oleh aturan.

“Saya harap semuanya lancar dan tidak ada masalah,” ungkapnya, berharap seluruh program dapat berjalan sukses tanpa hambatan.

Dalam upaya menjaga dukungan pendanaan pembangunan, Mualem menyampaikan bahwa ia telah meminta Presiden Prabowo Subianto agar dana Otonomi Khusus Aceh dapat dicairkan pada tahun 2027. Langkah ini sejalan dengan upaya pemanfaatan anggaran 2026 secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Aceh.