Publica.id — Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menilai persoalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA yang berujung pada pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden merupakan pukulan telak bagi kementerian yang membidangi pendidikan.

“Ya, pertama ini pukulan telak sebenarnya ya bagi kementerian yang membidangi pendidikan. Karena waktu itu kan namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,” ujar Lalu kepada wartawan di Gedung DPR, Jumat (13/11/2026).

Lalu menegaskan bahwa persoalan ini menjadi peringatan serius, tidak hanya bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi juga bagi Komisi X DPR. Ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas sebagai acuan dalam proses penyetaraan pendidikan.

“Ini menjadi warning bagi, tidak hanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, bahwa bukan, pendidikan itu bukan hanya soal ijazah. Pendidikan itu pada prinsipnya memanusiakan manusia,” jelasnya.

Ia menambahkan, “Kita harus memiliki regulasi yang memang betul-betul digunakan sebagai acuan, jangan menggunakan regulasi yang ganda dengan penafsiran masing-masing yang berbeda-beda. Kalau kita lihat kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap dalam tanda kutip surat keterangan itu.”

Untuk mengatasi masalah serupa di masa depan, Lalu mendorong agar persoalan ini dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Menurutnya, payung hukum yang kuat diperlukan untuk mencegah perdebatan publik yang berulang.

“Tidak hanya kita bicara lulusan yang di sekolah umum, hari ini di Indonesia juga banyak santri-santri kita yang dikirim ke pondok-pondok pesantren atau dikirim kuliah atau sekolah di luar negeri. Ketika mereka kembali mau melanjutkan ke sekolah umum di sini, itu terkendala. Nah, oleh sebab itu, kami di Komisi X bersama teman-teman mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ayo kita sama-sama buat regulasi yang memang betul-betul besok ke depan ini tidak menjadi penghalang, tidak menjadi perdebatan seperti yang terjadi hari ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Gibran secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR pada Kamis (12/11/2026), yang secara otomatis mengosongkan kursi wakil presiden.

Dinamika posisi Gibran mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma setingkat SMA dari luar negeri. Keputusan MK ini diperkuat oleh Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen) telah mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA Gibran. Pencabutan suket ini telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Nah, terkait hal mana, mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi,” kata pengacara Kemendikdasmen selaku pihak tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).