Publica.id — JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan rapat paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden pada Rabu, 2 Desember 2026. Agenda rapat tersebut mencakup pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih.

Keputusan ini merupakan salah satu dari empat poin penting yang disepakati dalam Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR RI bersama Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026), sehari setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan, rapat gabungan tersebut menghasilkan empat kesimpulan utama. “Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ujar Muzani dalam konferensi pers, Jumat (13/11).

Poin kedua, lanjut Muzani, adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang nantinya akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR. Presiden diberikan waktu empat belas hari setelah menerima surat dari MPR untuk menyerahkan nama calon wakil presiden.

Ketiga, Rapat Gabungan juga memutuskan bahwa tim verifikasi akan terdiri atas 36 orang, diketuai oleh salah satu pimpinan MPR. Tim ini bertugas untuk memverifikasi seluruh persyaratan yang diajukan oleh calon Wakil Presiden.

Keempat, dibentuk tim ad hoc yang beranggotakan 36 orang. Tim ad hoc ini akan diketuai oleh tiga Wakil Ketua MPR, sementara anggotanya berasal dari unsur fraksi-fraksi dan kelompok di MPR. Tugas tim ad hoc adalah mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden yang telah dipilih dalam rapat paripurna.

Meskipun MPR memiliki batas waktu 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muzani menyatakan bahwa penyelesaian kekosongan jabatan ini diharapkan dapat dilakukan secepat mungkin. Hal ini didasari pada pembicaraan antara pimpinan MPR, serta konsultasi dengan pimpinan DPR, DPD, dan Presiden.

“Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar,” pungkasnya.