Publica.id — Jakarta – Kabar mengenai seorang warga negara Indonesia (WNI) yang dilaporkan bergabung dengan militer Rusia dan kemudian ditangkap oleh otoritas Ukraina menjadi perhatian serius Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono. Ia menekankan pentingnya pemerintah untuk segera memprioritaskan perlindungan terhadap WNI tersebut.

Dave Laksono menyatakan bahwa kasus ini merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian bersama. “Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Kyiv perlu mengutamakan perlindungan terhadap WNI tersebut, termasuk memastikan kondisi mereka, memberikan akses kekonsuleran, serta pendampingan sesuai hukum yang berlaku,” ujar Dave kepada wartawan pada Sabtu (14/11/2026).

Selain itu, Dave juga menekankan perlunya memastikan apakah WNI tersebut bergabung dengan militer Rusia atas dasar kemauan sendiri atau justru menjadi korban penipuan serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). “Penting juga untuk mengetahui apakah yang bersangkutan bergabung atas kemauan sendiri atau menjadi korban penipuan dan perdagangan orang,” tegasnya.

Ia menyoroti bahwa kasus WNI yang direkrut untuk bergabung dengan militer asing bukan kali pertama terjadi, sehingga pola perekrutan semacam ini perlu ditangani secara serius. Menurutnya, indikasi perekrutan melalui media sosial, tawaran pekerjaan dengan imbalan besar, serta jaringan keluarga dan pertemanan patut dicurigai.

“Persoalan ini tidak hanya menyangkut keputusan individu, tetapi juga dugaan jaringan perekrutan lintas negara yang berpotensi melibatkan tindak pidana perdagangan orang,” papar Dave.

Untuk itu, Dave mendesak adanya evaluasi penanganan persoalan ini dengan memperkuat koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan perwakilan RI di luar negeri. Ia menambahkan, “Evaluasi perlu dilakukan melalui penguatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan perwakilan RI di luar negeri.”

Lebih lanjut, Dave meminta agar jaringan perekrut, perantara, hingga aliran dana ditelusuri untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari praktik tersebut. Pengawasan terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri, termasuk yang menggunakan visa kunjungan atau pendidikan sebagai kedok, juga perlu diperkuat.

Dave juga menilai edukasi kepada masyarakat harus diperluas. Masyarakat perlu memahami risiko tawaran pekerjaan dengan imbalan besar di negara yang sedang berkonflik, terutama jika identitas pemberi kerja, kontrak, dan jenis pekerjaan tidak jelas. “Pemerintah perlu memperluas sosialisasi melalui kanal digital dan perwakilan RI di luar negeri agar masyarakat dapat memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan sebelum mengambil keputusan,” ungkapnya.

Komisi I DPR RI menegaskan bahwa perlindungan WNI di luar negeri, khususnya melalui diplomasi dan koordinasi antarlembaga, harus terus diperkuat. “Kita tidak ingin WNI terjebak dalam konflik bersenjata negara lain atau menjadi korban eksploitasi jaringan perekrutan ilegal. Karena itu, penanganan kasus ini harus mencakup perlindungan terhadap WNI, penegakan hukum terhadap para perekrut, serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah membenarkan adanya laporan mengenai seorang WNI yang bergabung dengan militer Rusia untuk berperang melawan Ukraina dan kini telah ditangkap oleh otoritas Ukraina. Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang di Jakarta, Rabu (11/11), menyatakan bahwa KBRI di Kiev telah memperoleh informasi mengenai penangkapan satu orang WNI berinisial AS oleh otoritas Ukraina. Atas laporan tersebut, KBRI di Kiev telah meminta otoritas Ukraina untuk memberikan akses kekonsuleran kepada WNI tersebut demi pendalaman dan verifikasi lebih lanjut.