Publica.id — BPJS Ketenagakerjaan berupaya menjadikan Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) sebagai kawasan industri yang tidak hanya berfokus pada aktivitas usaha, tetapi juga berkembang menjadi pusat layanan, literasi, dan ekosistem perlindungan bagi para pekerjanya. Inisiatif ini disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, dalam acara SIER Silaturahmi, Strategic and Partnership Forum di Surabaya, Jawa Timur.

Saiful Hidayat menekankan pentingnya kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan, pengelola kawasan, perusahaan tenant, forum komunikasi perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan pekerja. Ia menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) seharusnya dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekadar kewajiban administratif atau biaya perusahaan.

“Harapannya kita bisa melakukan shifting. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan jangan hanya dilihat sebagai obligation atau cost, tetapi sebagai investasi,” ujar Saiful. Ia menambahkan, ketika risiko ketenagakerjaan dapat dialihkan dan pekerja merasa lebih aman, produktivitas mereka akan meningkat, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi perusahaan.

Untuk mewujudkan tujuan ini, BPJS Ketenagakerjaan mendorong SIER menjadi hub layanan yang mendekatkan berbagai kebutuhan perusahaan dan pekerja. Layanan yang diusulkan mencakup pendaftaran dan pengkinian data kepesertaan, konsultasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP), edukasi aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), literasi program, konsultasi Manfaat Layanan Tambahan (MLT), serta kegiatan promotif dan preventif.

Saiful juga mendorong kantor wilayah (kanwil) dan kantor cabang (Kancab) BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih aktif membangun komunikasi dan menjalin interaksi langsung dengan perusahaan dan pekerja di kawasan industri. Hal ini bertujuan agar kebutuhan layanan dan informasi dapat ditangani secara lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran.

Pemanfaatan aplikasi JMO juga ditekankan untuk terus ditingkatkan. Aplikasi ini memungkinkan peserta mengakses informasi kepesertaan, saldo, pengkinian data, dan pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) tanpa harus selalu datang ke kantor cabang. Melalui JMO, pekerja juga dapat mengenal berbagai fasilitas tambahan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Salah satu fasilitas tambahan yang ditawarkan adalah MLT Perumahan, yang mencakup Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP). Skema KPR MLT menawarkan bunga 8,75% per tahun dengan tenor hingga 30 tahun, serta Kredit Konstruksi MLT bagi pengembang dengan pembiayaan hingga 80% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Saiful melihat fasilitas ini sebagai peluang bagi pengelola kawasan industri untuk mengembangkan hunian pekerja yang lebih dekat dengan lokasi kerja, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pengembang. Hunian yang terjangkau dan dekat dengan tempat kerja diharapkan dapat mengurangi waktu dan biaya perjalanan, meminimalkan risiko kecelakaan, serta meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja, sekaligus memperkuat daya tarik kawasan bagi investor.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan mendorong penguatan kegiatan promotif dan preventif serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) langsung di kawasan industri. Kegiatan ini dapat disesuaikan dengan karakteristik risiko masing-masing sektor, meliputi edukasi K3, safety riding, penggunaan alat pelindung diri, hingga upaya menekan angka kecelakaan kerja.

Saiful juga menekankan pentingnya evaluasi proses layanan digital, termasuk ePLKK, untuk memastikan digitalisasi memberikan kemudahan bagi peserta dan fasilitas kesehatan.

Seluruh upaya ini merupakan bagian dari konsep Value Beyond Protection, yang bertujuan menghadirkan nilai tambah bagi pekerja sebelum, ketika, dan setelah risiko terjadi. Perlindungan diberikan melalui lima program utama: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, JHT, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Lebih lanjut, BPJS Ketenagakerjaan mengarahkan kehadirannya untuk mendukung pencegahan risiko, peningkatan kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi pekerja. Salah satu implementasinya adalah Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA), yang mempersiapkan pekerja menjelang masa purnakarya melalui pendekatan Pelatihan, Produktivitas, dan Profit (3P). Program ini mencakup literasi keuangan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan akses permodalan.

Saiful mengungkapkan bahwa pekerja yang memasuki masa pensiun berpeluang tetap terhubung dengan perusahaan sebelumnya melalui usaha yang menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan tenant. “Kita bisa mendesain pelatihan agar setelah purna mereka menjadi bagian dari supply chain perusahaan. Bisa menjadi pemasok kebutuhan perusahaan, atau mengolah produk dari kawasan menjadi produk yang memiliki nilai tambah,” jelasnya.

Untuk mendorong upaya perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan memperkenalkan Jamsostek STAR sebagai bentuk pengakuan atas kualitas perlindungan tenaga kerja. Penilaiannya mencakup kepatuhan kepesertaan lima program, kesesuaian pelaporan upah, ketepatan pembayaran iuran, perlindungan pekerja dalam rantai pasok, serta pelaksanaan kegiatan promotif-preventif dan K3.

Menurut Saiful, upaya ini dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan dalam membangun kredibilitas, memenuhi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), meningkatkan kepercayaan investor, dan menarik talenta terbaik. Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan pekerja dalam rantai pasok memperoleh perlindungan yang memadai, karena kecelakaan kerja atau persoalan ketenagakerjaan pada perusahaan pemasok dapat mengganggu arus kas dan kelangsungan produksi.

Oleh karena itu, perlindungan pekerja di sepanjang rantai pasok dianggap sebagai bagian dari manajemen risiko bisnis. Perusahaan juga didorong untuk mengoptimalkan program SERTAKAN melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di sekitar lingkungan usaha, termasuk keluarga karyawan yang bekerja di sektor informal.

Saiful menegaskan bahwa tujuan akhir dari kolaborasi ini adalah memastikan pekerja dan keluarganya memperoleh perlindungan serta kesejahteraan yang lebih baik. Ia berpendapat bahwa daya saing kawasan industri tidak hanya ditentukan oleh kualitas infrastruktur dan besarnya investasi, tetapi juga oleh kualitas perlindungan terhadap pekerja sebagai penggerak utama kegiatan industri.

“Untuk menyejahterakan pekerja dan keluarganya kita harus bergerak bersama. Pengelola kawasan, perusahaan tenant, forum komunikasi, serikat pekerja, pemerintah, dan BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi strategic partner,” kata Saiful. Ia menambahkan, “Kalau pekerjanya terlindungi, lebih tenang dan produktif, maka perusahaan dan kawasan industrinya juga akan semakin kuat.”

Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko PT SIER, Rizka Syafittri Siregar, menyambut baik penguatan kolaborasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa pengelola kawasan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara perusahaan tenant dan berbagai stakeholder, termasuk dalam memperkuat layanan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho, serta jajaran manajemen SIER dan perwakilan perusahaan tenant.