Publica.id — Provinsi Banten menduduki peringkat kedua terbanyak secara nasional dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang periode Januari hingga Oktober 2026. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam bagi Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah.

“Ya memang sangat miris ya. Di Banten banyak industri, banyak tempat usaha, dan dekat dengan Ibu Kota, kok banyak yang terkena PHK,” ujar Dimyati pada Jumat (13/11/2026). Ia menambahkan, “Nah, itu kelihatan secara ekonomi global ini masih menjadi persoalan, ditambah dolar yang terus naik, sehingga pengusaha merasa bebannya berat.”

Dimyati mengidentifikasi situasi ekonomi global sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi tingginya angka PHK di Provinsi Banten. “PHK ini terjadi kan kemungkinan karena pengusahanya rugi atau defisit di tengah situasi ekonomi global saat ini,” jelasnya.

Untuk menjaga iklim investasi dan ketersediaan lapangan kerja, Dimyati menekankan pentingnya kolaborasi antarsektor. Ia juga mendorong pemerintah untuk mengkaji berbagai opsi insentif yang dapat meringankan beban dunia usaha. “Maka ini memang penting bagi kita untuk sinergi menjaga keberlanjutan industri, dan ini menjadi prioritas bersama,” paparnya.

Beberapa opsi insentif yang sedang dibahas antara lain adalah penerapan tax holiday, tax amnesty, dan kemudahan-kemudahan lain bagi pengusaha. “Nah, itu yang sedang kita bahas, seperti opsi tax holiday, tax amnesty, dan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha agar beban mereka tidak terlalu berat di tengah situasi ekonomi global saat ini,” lanjutnya.

Sebelumnya, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 72.336 tenaga kerja melaporkan terkena PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari Januari hingga Oktober 2026. Provinsi Jawa Barat menjadi yang tertinggi dengan 20,31% atau 14.694 orang melaporkan PHK.

Provinsi Banten menyusul dengan angka PHK sebanyak 8.649 orang, dan Jawa Tengah berada di posisi ketiga dengan 6.860 orang. Data ini masih bersifat dinamis karena tenaga kerja yang terkena PHK memiliki batas waktu enam bulan sejak tanggal PHK untuk mengajukan klaim.