Peran Tony Blair dalam Rencana Gencatan Senjata Gaza
Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik di Gaza, yang mencakup peran mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Penunjukan Blair sebagai anggota dewan pengawas pemerintahan transisi di Gaza memicu berbagai kritik dan pertanyaan terkait tanggung jawabnya dalam dinamika Timur Tengah.
Blair, yang dikenal sebagai arsitek utama invasi Irak, memiliki sejarah panjang dalam politik internasional. Ia sering dikaitkan dengan pendekatan sempit terhadap ekstremisme Islam sebagai ancaman keamanan utama dunia. Selain itu, ia juga dianggap memiliki hubungan yang erat antara kepentingan bisnis dan advokasi politiknya.
Dalam proposal Trump, Gaza akan dipimpin oleh pemerintahan transisi yang terdiri dari teknokrat Palestina, dengan dewan pengawas yang dipimpin oleh Presiden Trump dan anggota lainnya, termasuk Blair. Namun, peran pasti Blair dalam skema ini belum sepenuhnya jelas.
Meski memiliki pengalaman dalam proses perdamaian di Irlandia dan Balkan, jejak Blair di Timur Tengah lebih gelap. Pekerjaannya sebagai utusan Kuartet Timur Tengah di Yerusalem dianggap sebagai keberhasilan moderat oleh diplomat, tetapi dianggap sebagai hambatan bagi upaya Palestina oleh masyarakat setempat.
Blair diangkat dengan dukungan mantan Presiden AS George Bush dan mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, meskipun Uni Eropa dan Rusia kurang antusias. Awalnya, peran Blair terlihat lemah karena fokus pada pembangunan ekonomi, sementara pejabat Palestina mengeluh bahwa dia lebih bersimpati kepada Israel.
Pemilu tahun 2006 yang dimenangkan Hamas menjadi titik penting dalam sejarah Blair. Meskipun Hamas tampak lebih terbuka terhadap keterlibatan politik, Blair memilih mendukung posisi Bush dan Israel, menolak hasil pemilu tersebut. Ini menyebabkan boikot terhadap Hamas, yang berkontribusi pada perselisihan dan akhirnya pengambilalihan Gaza oleh Hamas pada 2008.
Blair mengakui kesalahannya pada 2017 dengan menyatakan bahwa komunitas internasional seharusnya mencoba berdialog dengan Hamas. Namun, tindakan selanjutnya menimbulkan skeptisisme terhadap niatnya.
Beberapa orang percaya bahwa Blair akan menganggap serius perannya sebagai utusan Kuartet. Namun, sikapnya terlihat jelas ketika warga Palestina meminta bantuannya dalam isu seperti penghancuran rumah di Israel. Dia menyatakan bahwa dirinya memiliki mandat politik, namun pada 2011, saat Palestina mengajukan permohonan ke PBB, Blair melakukan lobi untuk menentangnya.
Kritik terhadap Blair tidak hanya terkait dengan perannya di Timur Tengah, tetapi juga keyakinannya bahwa ekstremisme Islam adalah ancaman utama. Para kritikus menganggap bahwa hal ini membuatnya mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan rezim-rezim di Teluk yang ia pandang sebagai sekutu.
Selama bertahun-tahun, Blair bekerja sama dengan para otokrat seperti Muammar Gaddafi dan Abdul Fatah al-Sisi. Ia bahkan menyatakan bahwa tentara Mesir “tidak punya pilihan” selain menggulingkan pemerintahan Muhammad Mursi yang terpilih secara demokratis.
Blair pernah menyatakan bahwa ada kepemimpinan baru di Timur Tengah yang ingin memodernisasi negaranya. Namun, dampak perang di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu orang mengubah persepsi tentang solusi dua negara.
Josh Paul, pendiri lembaga pemikir A New Policy, menyatakan bahwa rencana Blair memiliki dua kelemahan fatal: pertama, fokus pada pembangunan ekonomi dibandingkan kemajuan politik; kedua, dukungan dari pemerintah Israel yang dapat mencegah penerapan rencana tersebut.
Upaya Blair dianggap sebagai gangguan yang didasarkan pada kesalahpahaman mendasar mengenai dinamika Israel-Palestina dan ekonomi politik Palestina yang diduduki. Dengan penunjukan Blair dalam rencana gencatan senjata, banyak pihak khawatir bahwa peran dan kebijakannya akan memperparah situasi di Gaza.