Publica.id — Jakarta – Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menyampaikan bahwa dunia tidak kekurangan komitmen dalam merespons perubahan iklim. Menurutnya, yang paling krusial saat ini adalah perubahan mendasar pada level implementasi, yaitu bagaimana komitmen tersebut dapat dijalankan hingga ke tingkat daerah.

Pesan ini disampaikan Tamsil dalam pidato kuncinya yang bertajuk ‘From Commitments to Communities’ di 31st Conference of the Parties (COP31) yang diselenggarakan di Antalya Expo Center, Türkiye. Ia tampil sebagai pembicara kunci dalam sesi dialog di Paviliun Indonesia, Blue Zone, yang bertema ‘From NDC to Deal: Turning the National Climate Commitment into Investable, Bankable Project Pipelines’. Pidato ini disampaikan mewakili Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, yang kembali lebih awal ke Indonesia.

“Kita tidak lagi membutuhkan terlalu banyak perundingan. Kita juga tidak kekurangan komitmen dan janji, karena semuanya sudah cukup banyak disampaikan,” ujar Tamsil dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026). Ia menambahkan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah manifestasi komitmen dalam bentuk pembiayaan, infrastruktur, dan penyesuaian kebijakan untuk mentransformasi sektor industri agar lebih ramah lingkungan.

Tamsil menilai benturan kepentingan antarnegara menjadi salah satu penyebab berbagai COP belum berhasil menuntaskan persoalan perubahan iklim, meskipun COP30 di Brasil telah menghasilkan peta jalan untuk menekan deforestasi dan mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil. Ia mengajukan gagasan ‘The Next Mile of Climate Democracy’ sebagai mata rantai yang menghubungkan keputusan global dan nasional dengan kehidupan masyarakat di daerah. Menurutnya, daerah adalah pihak yang paling merasakan dampak perubahan iklim, tempat solusi lahir, dan sasaran utama manfaat investasi global.

“Masyarakat daerah bukanlah penerima pasif kebijakan iklim. Keputusan terkait iklim harus dirumuskan bersama, bukan semata-mata ditujukan bagi mereka sebagai objek,” tegas Tamsil. Ia mengingatkan bahwa kelompok yang paling rentan justru menanggung beban terberat, seperti petani yang menghadapi musim tak terduga, nelayan yang berjuang dengan perubahan kondisi laut, serta warga pesisir dan pulau kecil yang terancam kehilangan rumah dan sumber penghidupan.

Oleh karena itu, keberhasilan kesepakatan iklim tidak cukup diukur dari janji, melainkan dari kerja sama nyata antarnegara. Tamsil menekankan bahwa komitmen iklim nasional harus ditopang oleh kesiapan kota dan daerah. Daerah membutuhkan kejelasan pembagian peran, ketersediaan data, kapasitas teknis, dan akses pembiayaan agar aksi rendah karbon benar-benar dapat menurunkan emisi sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Tamsil memperkenalkan paradigma Green Democracy yang digagas oleh Ketua DPD Sultan Najamudin. Paradigma ini, dalam kerangka demokrasi deliberatif, mengkritisi tingginya biaya demokrasi yang kerap mendorong ketergantungan pada modal dari eksploitasi sumber daya alam.

Untuk menerjemahkan konsep tersebut, DPD RI telah mengusulkan 73 Rancangan Undang-Undang ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sebanyak 21 rancangan di antaranya terkait ekologi dan ekonomi hijau, yang disebut sebagai Green Legislation. Rancangan ini mencakup pengelolaan perubahan iklim dan perdagangan karbon, daerah perkotaan, pengelolaan sampah, daerah kepulauan, serta masyarakat hukum adat. DPD RI juga menerapkan sistem digital untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang.

Tamsil memaparkan bahwa hingga 2024, deforestasi neto Indonesia tercatat sekitar 175,4 ribu hektare, dengan kawasan berhutan seluas 95,5 juta hektare atau sekitar 51,1% dari total daratan. Indonesia juga menjalankan Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, melakukan rehabilitasi lahan seluas 3,6 juta hektare, rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove, penerapan aturan nilai ekonomi karbon, serta peluncuran Bursa Karbon Indonesia. “Indonesia telah menunjukkan bahwa pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan manusia dapat berjalan beriringan,” ujar Tamsil.

Menurut Tamsil, pelaksanaan aksi iklim di daerah belum memuaskan karena banyak upaya pembiayaan internasional belum terealisasi. Di sisi lain, pelaku domestik masih menghadapi kendala teknis dalam pasar karbon, mulai dari ketidakpastian perhitungan biaya, pelaporan dan verifikasi, keterbatasan kapasitas profesional di daerah, hingga pembagian manfaat yang belum berkeadilan.

Atas dasar itu, DPD RI menyampaikan tiga usulan untuk memperkuat kemitraan global. Pertama, pentingnya tata kelola iklim multilevel. Ini mencakup pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, terkait pengembangan proyek karbon, pengelolaan registri data emisi, dan pertanggungjawaban hasil.

Usulan kedua DPD adalah pentingnya disiapkan fasilitas proyek tingkat subnasional. Lembaga pembiayaan internasional dan bank pembangunan multilateral diundang untuk memberi dukungan teknis dalam studi kelayakan, infrastruktur data emisi perkotaan, serta subsidi atau standardisasi biaya MRV (Measurement, Reporting, and Verification), agar proyek di provinsi dengan kapasitas fiskal terbatas tetap layak secara ekonomi.

Usulan ketiga, DPD memandang urgensi pembagian manfaat yang berkeadilan. Setiap transaksi karbon harus menjamin transparansi kontrak dan pendapatan, melibatkan masyarakat terdampak, serta menyediakan mekanisme pengaduan.

Mengingat lebih dari 14.400 kota dan 300 pemerintah daerah telah terdaftar pada platform NAZCA milik UNFCCC, Tamsil menyatakan DPD RI siap mengambil peran utama membangun koalisi parlemen lokal dan regional di Asia, negara-negara Global South, hingga di luar kawasan tersebut. Koalisi ini diarahkan untuk mengawal akuntabilitas pembiayaan iklim, menghubungkan pemerintah daerah dengan mitra pendanaan global, dan memastikan tindak lanjut pasca-COP31 dievaluasi secara berkala.

Di akhir pidatonya, Tamsil mengajak seluruh negara peserta COP31 untuk bergabung dengan Indonesia mewujudkan ‘Green Actions’. “Bumi ini bukanlah warisan yang boleh kita rusak. Bumi adalah amanah yang dititipkan kepada kita untuk dijaga, demi anak-anak dan cucu-cucu kita yang belum lahir,” pungkasnya.