Publica.id — JAKARTA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe berhasil menorehkan sejumlah pencapaian signifikan sepanjang tahun 2026. Program kerja yang dijalankan tidak hanya merealisasikan janji kampanye, tetapi juga berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta. Fokus utama pemerintahan mereka meliputi peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Mencapai 17,43 Persen

Sepanjang tahun 2026, ekonomi Maluku Utara menunjukkan performa impresif dengan pertumbuhan yang konsisten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Maluku Utara tercatat tumbuh 19,64 persen pada triwulan I, diikuti oleh 15,35 persen pada triwulan II, dan 16,65 persen pada triwulan III. Pertumbuhan ini sangat ditopang oleh sektor industri pengolahan.

Sektor industri pengolahan, termasuk pengolahan nikel serta makanan dan minuman, mencatat pertumbuhan hingga 35,84 persen pada triwulan II. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara pada 2025, mencapai porsi 42,01 persen. Sementara itu, sektor perdagangan juga menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan 14,60 persen pada triwulan I, dan sektor pertanian, kehutanan, serta perikanan tumbuh 4,24 persen di periode yang sama. Potensi pengembangan komoditas unggulan seperti kelapa, pala, cengkeh, dan hasil perikanan terus diupayakan untuk memperkuat ekonomi daerah.

Sektor konstruksi juga mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,02 persen pada Triwulan II-2026 dibandingkan triwulan sebelumnya, menandakan peningkatan aktivitas pembangunan yang turut menggerakkan roda ekonomi Maluku Utara.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dekati Target Akhir Tahun

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku Utara menunjukkan capaian yang menggembirakan pada tahun 2026, mencapai Rp 1,57 triliun. Angka ini merepresentasikan 97,16 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 sebesar Rp 1,62 triliun. Capaian ini melampaui realisasi PAD tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 1,21 triliun, dengan peningkatan sekitar Rp 361 miliar hingga awal November 2026.

Penerimaan PAD Maluku Utara bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah menjadi kontributor terbesar, dengan realisasi mencapai 100,24 persen dari target. Optimalisasi penerimaan dilakukan melalui pengawasan objek pajak potensial, seperti Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku Utara menyatakan PAD tahun ini lebih dapat diandalkan untuk membiayai APBD, memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan daerah.

Kepala Bidang Perencanaan Bapenda Maluku Utara, Masyitah, menjelaskan bahwa Bapenda terus mendorong optimalisasi PAD secara terukur dan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer. Menjelang akhir tahun 2026, Bapenda Maluku Utara masih mengejar sisa target sekitar Rp 46,08 miliar melalui percepatan penagihan piutang pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sembilan Trayek Perintis Perkuat Konektivitas Antarpulau

Untuk mengatasi tantangan transportasi laut di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Maluku Utara, pemerintah daerah fokus pada penguatan konektivitas antarpulau. Hingga Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Kementerian Perhubungan telah meluncurkan sembilan jaringan trayek angkutan laut perintis dengan empat pangkalan di Tobelo, Ternate, Babang, dan Sanana.

Akses pelayaran langsung di Halmahera Utara juga semakin terbuka dengan disinggahinya Pelabuhan Tobelo oleh kapal Pelni KM Tatamailau dan Pelabuhan Galela oleh KM Sabuk Nusantara 115. Ketersediaan jalur pelayaran ini membuka akses distribusi hasil produksi lokal ke pasar yang lebih luas, termasuk potensi perikanan, pertanian, dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari wilayah Galela dan Tobelo. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Maluku Utara, Dedy Kotambunan, menyatakan bahwa sektor perikanan, pertanian, dan UMKM kini dapat dikirim langsung ke pasar besar seperti Sorong dan Bitung tanpa melalui rantai transit darat yang mahal.

Selain mengoptimalkan trayek perintis, Pemprov Maluku Utara bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penyusunan dan evaluasi jaringan pelayaran, termasuk menargetkan enam voyage Tol Laut. Pembangunan infrastruktur pelabuhan juga diperkuat melalui proyek pengembangan fasilitas Pelabuhan Daruba di Kabupaten Pulau Morotai yang didanai APBN senilai Rp 50,87 miliar dan ditargetkan rampung akhir 2026.

Hilirisasi Komoditas Kelapa Tingkatkan Nilai Ekspor

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong hilirisasi komoditas unggulan, terutama kelapa, yang diolah menjadi produk turunan seperti santan dan olahan sabut kelapa. Produk turunan ini telah berhasil diekspor ke Tiongkok (santan kelapa pada 2025) dan Taiwan (cocopeat dan chocochip sebanyak 24,76 ton pada 2026).

Pemprov Maluku Utara juga bekerja sama dengan Badan Bank Tanah untuk penyediaan lahan bagi perkebunan dan kawasan pengolahan kelapa. Peluncuran Gerbang Investasi dalam North Maluku’s Investment Business Forum 2026 bertujuan memperluas akses informasi peluang investasi dan promosi daerah. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara, Bakri Adam, menjelaskan bahwa platform ini memperkuat promosi daerah. Koordinasi pengiriman produk kelapa melalui Ternate dan Surabaya difasilitasi untuk pencatatan devisa hasil ekspor dan sinergi sektor perkebunan dan industri pengolahan.

Promosi komoditas lokal lainnya juga dilakukan melalui partisipasi empat industri kecil dan menengah (IKM) dalam Tjipta UMKM Fair 2026 di Jakarta. Sebanyak 120 produk lokal, termasuk kopi, olahan kenari, sagu, cokelat, dan minyak cengkih, diperkenalkan ke pasar nasional. Kuliner khas Maluku Utara seperti roti kenari dan wajik kenari juga laris dibeli pengunjung.

Pembangunan Jalan Provinsi dan Jalan Usaha Tani Dipercepat

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan pembangunan jalan provinsi secara bertahap hingga 2029. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menyatakan pada saat pelantikan, masih terdapat sekitar 550 kilometer ruas jalan provinsi yang belum tersambung, dengan tingkat kemantapan jalan baru mencapai 46 persen dari total sekitar 1.000 kilometer jalan provinsi.

Pembangunan jalan provinsi pada 2025 dilaksanakan sepanjang 25 kilometer, dan pada 2026 sepanjang 125 kilometer dengan konstruksi lapis penetrasi makadam (lapen). Pada 2027, ditargetkan pembangunan 150 kilometer jalan lagi, sehingga total pembangunan mencapai 300 kilometer. Selanjutnya, pada periode 2027-2029, ditargetkan penyelesaian sisa sekitar 250 kilometer jalan.

Selain jalan provinsi, Pemprov Maluku Utara juga mendorong pembangunan jalan usaha tani untuk mendukung aktivitas pertanian. Program ini ditargetkan meningkat dari 50 kilometer pada 2025 menjadi 100 kilometer pada 2026, dan 200 kilometer pada 2027. Diperkirakan masih ada sekitar 5.000 kilometer jalan usaha tani yang perlu dibangun untuk mendukung kebutuhan desa-desa di Maluku Utara. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mendukung pemerataan pembangunan dan mempermudah akses masyarakat.

Perluasan Akses Pendidikan Melalui Berbagai Program Inovatif

Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya memperluas akses dan pemerataan pendidikan melalui berbagai program, termasuk sekolah kedinasan, Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), beasiswa, sekolah gratis, revitalisasi, hingga digitalisasi fasilitas pendidikan.

Pada 2 Mei 2026, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda meluncurkan program pembibitan sekolah kedinasan bekerja sama dengan STAN, STIS, dan PTDI-STTD untuk mencetak ASN profesional dari putra-putri daerah. Program ini menyediakan 26 kuota dengan pembiayaan parsial dari Pemprov. Selain itu, program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) tingkat SMA telah berjalan sejak tahun ajaran 2026/2027 di Pulau Morotai, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur.

Program revitalisasi sekolah dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, dengan revitalisasi 68 sekolah melalui APBD dan usulan 785 sekolah kepada pemerintah pusat. Sebanyak 412 unit komputer disalurkan ke 43 SMA, SMK, dan SLB untuk mendukung pembelajaran digital. Pemprov Malut juga menyeleksi 1.000 penerima baru Beasiswa Maluku Utara Bangkit dan menyiapkan bantuan bagi 600 penerima lanjutan. Program sekolah gratis berhasil menurunkan jumlah anak putus sekolah dan yang belum pernah bersekolah.

Penurunan Angka PHK dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maluku Utara mencatat penyerapan 213.098 tenaga kerja di 1.222 perusahaan per Juni 2026, dengan 60 persen di antaranya merupakan tenaga kerja lokal. Penyerapan tenaga kerja terkonsentrasi di kawasan industri Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, yang menampung sekitar 88 persen dari total tenaga kerja.

Jumlah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang 2026 tercatat sebanyak 5.323 kasus, turun drastis 76,61 persen dibandingkan 22.761 kasus pada 2025. Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, Pemprov Maluku Utara memperluas akses pelatihan keterampilan melalui kolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Ternate dan program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN). Hingga Oktober 2026, program pelatihan di BPVP Ternate telah menjangkau 4.596 peserta.

Program Perbaikan Rumah Jangkau Ribuan Keluarga

Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui program perbaikan rumah. Pada 2026, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibiayai APBD menargetkan perbaikan 1.200 unit rumah, dengan progres pengerjaan lebih dari 60 persen hingga Oktober 2026. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Malut, Musrifah Alhadar, menargetkan target tersebut dapat terpenuhi sesuai standar operasional prosedur.

Sementara itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat, yang didanai APBN melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 160 miliar. Dari 4.542 unit rumah yang telah diverifikasi di 10 kabupaten/kota, sebanyak 2.800 unit telah terealisasi hingga 6 Oktober 2026. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menargetkan sisa bantuan BSPS dapat direalisasikan pada akhir Oktober 2026.

Perkuat Penanganan Stunting Bersama UNICEF

Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor dan kerja sama dengan lembaga internasional. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Maluku Utara tercatat sebesar 23,2 persen.

Pada 2026, Maluku Utara ditetapkan sebagai salah satu provinsi fokus kerja sama Indonesia dengan UNICEF untuk periode 2026-2030 dalam upaya percepatan penurunan stunting. Kerja sama ini mencakup penguatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, peningkatan kualitas pelayanan Posyandu dan Puskesmas, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan. Koordinasi awal kerja sama telah dilaksanakan pada 20 Mei 2026. Upaya pencegahan stunting di tingkat keluarga juga diperkuat melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING). Pemprov Maluku Utara memperkuat upaya penurunan stunting melalui pelaksanaan delapan aksi konvergensi untuk memastikan intervensi kesehatan dan gizi menjangkau masyarakat secara merata.

Dua Sekolah Rakyat Hampir Rampung

Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat di dua kabupaten. Pada tahun ajaran 2026/2027, kedua sekolah tersebut telah menerima total 555 siswa di Rioribati, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kukumutuk, Kabupaten Halmahera Utara. Proses belajar-mengajar telah berjalan sambil menunggu kedatangan guru hasil rekrutmen Kementerian Sosial.

Pembangunan gedung permanen kedua sekolah tersebut telah memasuki tahap akhir, dengan progres pembangunan di Rioribati mencapai sekitar 98 persen dan di Kukumutuk sekitar 96 persen. Pemprov Maluku Utara menargetkan seluruh gedung sekolah rampung pada 30 November 2026, agar dapat segera digunakan beserta fasilitas pendukung seperti tempat tinggal guru dan kantin. Plt. Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, menyatakan sarana pendukung tersebut juga dalam tahap finishing.