Publica.id — Jakarta – Mahkamah Agung (MA) telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh mantan Sekretaris MA, Nurhadi. Dengan ditolaknya kasasi ini, vonis pidana penjara selama 5 tahun yang dijatuhkan kepada Nurhadi dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetap berlaku.

Informasi mengenai penolakan kasasi ini tercantum dalam laman direktori putusan Mahkamah Agung yang dapat diakses pada Jumat (13/11/2026). Putusan kasasi tersebut diketok pada Kamis (29/10) dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026. Majelis hakim yang memutus perkara ini diketuai oleh Soesilo, dengan anggota Suradi dan Ansori.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga telah menguatkan vonis yang dijatuhkan kepada Nurhadi. Pengadilan tingkat banding tersebut mempertahankan vonis 5 tahun penjara bagi Nurhadi atas kasus gratifikasi dan TPPU.

“Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 126/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2026 yang dimintakan banding tersebut,” demikian kutipan dari laman Direktori Putusan Mahkamah Agung pada Jumat (22/5).

Putusan banding ini sendiri diketok pada Rabu (20/5). Hakim banding memerintahkan agar Nurhadi tetap berada dalam tahanan untuk menjalani sisa hukuman.

“Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” bunyi putusan banding Nurhadi.

Dalam putusan di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Pusat menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 140 hari. Selain itu, Nurhadi juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 137.159.183.940 atau sekitar Rp 137 miliar. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.