Publica.id — JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keringanan berupa pembebasan iuran selama enam bulan bagi para pedagang yang terdampak relokasi dalam penataan kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebijakan ini mencakup pedagang sayur maupun pedagang lainnya yang harus berpindah ke lokasi baru.

Pramono menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat tingkat kecamatan di Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Jumat (13/11/2026). Ia menekankan pentingnya penuntasan penataan kawasan tersebut segera dilakukan.

“Bagi pedagang sayur ataupun pedagang yang direlokasi, diperlakukan sama, diberikan kebebasan untuk iuran selama 6 bulan,” ujar Pramono.

Ia menambahkan bahwa penataan Pasar Kramat Jati merupakan persoalan lama yang telah berlangsung lebih dari 60 tahun. Oleh karena itu, ia berharap upaya penataan kali ini dapat memberikan solusi menyeluruh untuk menciptakan kawasan pasar yang lebih tertib dan teratur.

Pramono menginstruksikan jajarannya untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam proses relokasi dan membuka ruang dialog seluas-luasnya kepada para pedagang.

“Untuk penanganan kali ini benar-benar humanis, membuka ruang dialog yang terbuka seluas-luasnya,” tuturnya.

Meskipun demikian, Pramono menegaskan bahwa para pedagang tetap harus bersedia pindah ke lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah, mengingat keputusan penataan kawasan tersebut sudah ditetapkan.

“Prinsipnya, esensinya, saya sudah memutuskan semuanya harus masuk ke dalam dan harus pindah untuk membuat Kramat Jati menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Pramono mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah pedagang sayur yang belum menyelesaikan proses relokasi dan meminta jajarannya untuk segera menuntaskan pemindahan tersebut, mengingat lokasi baru untuk menampung para pedagang sudah tersedia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap penataan kawasan Pasar Kramat Jati dapat menciptakan ketertiban tanpa mengabaikan kepentingan para pedagang yang telah lama beraktivitas di lokasi tersebut.