Publica.id — JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyoroti kaitan erat antara upaya eliminasi tuberkulosis (TB) dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, durasi pengobatan TB yang panjang berpotensi mengganggu produktivitas penderita, bahkan dapat berujung pada hilangnya pekerjaan.

“Bicara masalah kesehatan khususnya TB ini bukan hanya masalah kesehatan saja, karena kalau suspek diobatin butuh waktu enam bulan dan berhenti bekerja, statusnya pengangguran yang akan meningkatkan kemiskinan,” ujar Wiyagus dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).

Dampak signifikan TB terhadap kehidupan masyarakat tercermin dari tingginya kasus di Indonesia. Pada tahun 2025, diperkirakan terdapat 1.090.000 kasus TB, menjadikan Indonesia negara dengan kasus tertinggi kedua di dunia. Penyakit ini juga merenggut sekitar 125 ribu nyawa setiap tahunnya.

Menyikapi tingginya angka kasus, Wiyagus menekankan perlunya penanganan yang lebih terarah di tingkat daerah. Ia meminta pemerintah daerah untuk menyelaraskan target penanggulangan TB dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, optimalisasi pendekatan ‘jemput bola’ melalui gerakan gotong royong terpadu di tingkat desa dan kelurahan juga perlu digalakkan.

Pendekatan ‘jemput bola’ ini memerlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat agar penanganan TB dapat menjangkau lebih banyak individu. Wiyagus menyebutkan peran penting PKK, Posyandu, RT/RW, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas dalam mendatangi kontak erat pasien TB dan memastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat.

“Rereonganlah kalau istilah Sunda itu, bersama-sama gotong royong merangkul PKK, Posyandu, RT, RW, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mendatangi kontak erat, jangan ditawarkan lagi, langsung saja kalau mau kumannya mati ya minum obat,” tuturnya.

Wiyagus mengapresiasi upaya penanggulangan TB yang dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Ia menilai dedikasi pemerintah daerah dan tenaga kesehatan dalam menjalankan program ini sangat krusial dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

“Jadi sebenarnya kalau ini berhasil paketnya lengkap, bukan hanya tuberkulosis yang hilang, tetapi pengangguran juga otomatis akan menurun, perekonomian keluarga juga akan meningkat,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Bupati Cirebon Imron, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Elfin Elyas, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Raden Vini Adiani Dewi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan perwakilan tenaga kesehatan setempat.

Wiyagus berharap sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan berbagai unsur masyarakat dapat terus diperkuat untuk mempercepat eliminasi TB. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka penularan sekaligus mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut.