Publica.id — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat peran mereka dalam pengendalian tembakau. Penguatan ini mencakup penyelarasan regulasi, penegakan hukum yang tegas, serta pemutakhiran data yang akurat. Kolaborasi lintas sektor juga dinilai krusial agar kebijakan pengendalian tembakau dapat diterapkan secara efektif di seluruh daerah.

“Karena itu, saya mendorong seluruh komunitas dan para pemimpin daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan pengendalian tembakau dan memperbarui data prevalensi merokok di setiap daerah,” ujar Bima Arya saat menghadiri Asia Pacific Subregional 2026: Tobacco Control Leadership Program di Bali, Jumat (13/11/2026).

Bima Arya menjelaskan bahwa Pemda perlu memahami dinamika strategi industri tembakau yang terus berkembang. Pemasaran produk tembakau tidak lagi terbatas pada penjualan langsung di toko, gerai ritel, dan kafe, melainkan juga merambah ke pendekatan gaya hidup, termasuk keterlibatan dalam kegiatan olahraga. Kondisi ini menuntut Pemda untuk lebih cermat dalam mengidentifikasi berbagai bentuk promosi yang berpotensi memengaruhi masyarakat.

Dari sisi regulasi, Kemendagri memiliki tugas untuk memastikan bahwa produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota selaras dengan ketentuan nasional. Keselarasan regulasi ini penting agar kebijakan pengendalian tembakau dapat diterapkan secara konsisten, termasuk dalam pembatasan iklan dan promosi produk tembakau di tempat penjualan.

Bima Arya juga mengingatkan adanya potensi intervensi dari industri tembakau dalam proses penyusunan maupun perubahan regulasi di tingkat daerah. “Standar kebijakannya sudah jelas. Kami mendorong gerakan untuk mencegah iklan produk tembakau di tempat penjualan, misalnya,” tegasnya.

Selain penyelarasan regulasi, Bima menyoroti perlunya penegakan hukum yang kuat terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Menurutnya, peraturan yang ada belum cukup tanpa diiringi implementasi dan tindakan nyata di lapangan. Oleh karena itu, kepala daerah perlu memastikan ketentuan KTR dijalankan secara konsisten. “Kemajuan memang sudah dicapai, tetapi penguatan implementasi masih sangat diperlukan,” katanya.

Lebih lanjut, Bima mengapresiasi daerah-daerah yang telah membentuk satuan tugas khusus untuk memastikan pelaksanaan kebijakan KTR. Satuan tugas yang melibatkan perangkat daerah, kepolisian, dan unsur penegak hukum lainnya dinilai mampu memperkuat penindakan terhadap pelanggaran. Praktik ini diharapkan dapat diadopsi oleh daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.

Bima juga mengapresiasi inisiatif dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (BSPH) dalam mendukung penguatan upaya pengendalian tembakau. Ia menekankan pentingnya perluasan kerja sama berbagai pihak, termasuk melalui penguatan pusat pemantauan untuk mengidentifikasi perkembangan situasi dan potensi intervensi industri terhadap kebijakan pengendalian tembakau.

“Mari kita perkuat dan tingkatkan kolaborasi serta kerja sama,” pungkas Bima Arya.