Publica.id — SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warganya. Hingga 1 Agustus 2026, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai angka impresif 99,79%.

Capaian ini berarti hampir seluruh penduduk Sidoarjo, dari total 2.051.277 jiwa, telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Sebanyak 2.047.020 jiwa sudah terlingkupi program ini, menyisakan 4.257 jiwa yang masih dalam proses pendaftaran.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, angka Universal Health Coverage (UHC) yang mendekati 100% ini merupakan bukti nyata komitmen Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana untuk memastikan setiap warga Sidoarjo mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

“Per 1 Agustus 2026, capaian UHC Kabupaten Sidoarjo sudah 99,79%. Dari total 2.051.277 jiwa, sebanyak 2.047.020 jiwa sudah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS,” ujar dr. Lakhsmie dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa pencapaian UHC ini menjadi landasan penting bagi Pemkab Sidoarjo untuk tidak hanya fokus pada pendaftaran, tetapi juga meningkatkan kualitas kepesertaan, terutama menjaga agar status kepesertaan tetap aktif.

Saat ini, tingkat keaktifan peserta JKN di Sidoarjo tercatat sebesar 82,30%, atau sekitar 1,7 juta peserta yang aktif. Namun, sekitar 400 ribu peserta masih berstatus nonaktif. Untuk itu, berbagai upaya penguatan akan dilakukan guna memastikan perlindungan kesehatan yang efektif.

Strategi peningkatan yang akan diterapkan meliputi reaktivasi peserta JKN yang berstatus nonaktif, penguatan kepesertaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 64,04%, dan PBPU Pendanaan Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar 75,42%. Sementara itu, tingkat keaktifan untuk PPU Penerima Upah Non-PNS tercatat 96,53%, BP 92,02%, PBI Jaminan Kesehatan 91,38%, dan PPU BUMN 87,58%.

“Strategi peningkatan UHC Sidoarjo diarahkan pada reaktivasi peserta nonaktif, penguatan kepesertaan PBPU dan PBPU Pemda, serta pemutakhiran dan sinkronisasi data,” jelas dr. Lakhsmie.

Untuk menjamin akurasi data kepesertaan, Pemkab Sidoarjo akan berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, pemerintah desa dan kelurahan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan pemutakhiran data JKN secara berkala.

Pendataan akan diperluas hingga ke tingkat desa dan kelurahan, termasuk RT/RW, guna mempermudah identifikasi masyarakat yang belum terdaftar JKN maupun peserta yang berstatus nonaktif.

Pemkab Sidoarjo juga berupaya memperkuat kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) melalui verifikasi dan validasi data, serta percepatan reaktivasi bagi masyarakat miskin dan rentan yang memenuhi kriteria.

Di sektor ketenagakerjaan, upaya peningkatan kepesertaan difokuskan pada pekerja informal seperti pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pedagang, petani, nelayan, dan pekerja mandiri. Sementara untuk pekerja formal, kepesertaan akan diperkuat melalui koordinasi dengan perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja.

“Desa, kelurahan, dan Puskesmas dapat dioptimalkan sebagai ujung tombak pendataan, edukasi, dan fasilitasi kepesertaan JKN,” tutur dr. Lakhsmie.

Lebih lanjut, Pemkab Sidoarjo mendorong penguatan monitoring melalui dashboard UHC yang akan memantau cakupan peserta, peserta aktif, peserta nonaktif, PBID, hingga masyarakat yang belum terdaftar.

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara rutin, termasuk pemberian intervensi khusus kepada kecamatan atau desa yang capaian UHC-nya masih perlu ditingkatkan.

dr. Lakhsmie menekankan bahwa tingginya cakupan UHC harus dibarengi dengan peningkatan keaktifan peserta agar JKN benar-benar memberikan perlindungan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya ini memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak.

“Kami juga memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga peningkatan UHC menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD, BPJS Kesehatan, kecamatan, desa/kelurahan, dan masyarakat,” pungkasnya.