Publica.id — Indonesia tengah menjajaki peluang investasi di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang diselenggarakan di Antalya, Turki. Pencarian dana ini difokuskan untuk program pelestarian satwa, khususnya rencana relokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa relokasi ini akan menggunakan skema pendanaan konservasi. Pemerintah Indonesia mulai menawarkan proyek ini kepada calon investor yang hadir di COP31.

Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami yang mengancam populasi badak Jawa di Ujung Kulon. Ia juga menyinggung dampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada September lalu sebagai faktor pendorong rencana relokasi ini.

“Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” ujar Hashim Djojohadikusumo dalam sebuah media briefing COP31 di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11/2026).

Oleh karena itu, muncul gagasan untuk memindahkan sebagian populasi badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, berhadapan langsung dengan Pulau Bali.

Lebih lanjut, Hashim menjelaskan bahwa pembiayaan relokasi badak Jawa akan bersumber dari skema pendanaan konservasi. Ia optimistis bahwa proyek ini akan menarik minat lembaga donor maupun investor internasional.

Menurut Hashim, Indonesia memiliki 57 taman nasional yang berpotensi dikembangkan melalui skema kerja sama pendanaan serupa dengan yang telah terjalin bersama Norwegia. “Saat ini kan ada 57 taman nasional, skemanya nanti bisa seperti kerja sama dengan Norwegia,” tuturnya.

Sebelumnya, Indonesia dan Norwegia telah melanjutkan kerja sama dalam bidang perlindungan hutan dan penanganan perubahan iklim. Norwegia memberikan kontribusi tambahan sebesar USD 100 juta atau sekitar Rp 1,8 triliun kepada Indonesia sebagai apresiasi atas keberhasilan menekan angka deforestasi.

Menteri Lingkungan dan Iklim Norwegia, Sigrun Aasland, menyatakan bahwa kerja sama kedua negara telah berlangsung selama 16 tahun. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia berkomitmen untuk melindungi hutannya, sementara Norwegia memberikan pembayaran berdasarkan hasil yang dicapai oleh Indonesia. “Enam belas tahun yang lalu, Indonesia dan Norwegia membuat komitmen satu sama lain. Indonesia akan bekerja untuk melindungi hutannya, dan Norwegia akan membayar hasilnya. Komitmen itu ditepati di kedua belah pihak,” ujar Sigrun Aasland.