Publica.id — Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, membeberkan sejumlah faktor yang memungkinkan Indonesia mencapai swasembada pangan, khususnya beras, lebih cepat dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini, menurut Jumhur, didorong oleh upaya perbaikan tata kelola pupuk yang efisien dan pemberian insentif harga yang menarik bagi para petani.

Dalam sebuah media briefing yang berlangsung di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11/2026), Jumhur menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil memangkas jalur distribusi pupuk yang sebelumnya dinilai terlalu panjang dan menyulitkan petani. Ia menyatakan, “Tata kelola pupuk dibongkar habis-habisan, yang tadinya pupuk sampai ke petani itu susahnya minta ampun, harus dilewati. Sekarang dipotong hanya beberapa langkah saja, sekitar tiga sampai empat langkah, pupuk sudah sampai ke petani.”

Perubahan dalam distribusi ini berdampak signifikan pada peningkatan jumlah pupuk yang dapat disalurkan kepada petani. Jika sebelumnya produksi pupuk untuk petani berkisar 6 juta ton, kini jumlahnya meningkat hingga 9 juta ton. Peningkatan pasokan pupuk ini secara langsung mendorong produktivitas lahan pertanian, membuat tanah menjadi lebih subur, dan akhirnya meningkatkan hasil produksi sawah.

“Sehingga produksi pupuk yang tadinya sekitar 6 juta ton untuk petani, sekarang bisa sampai 9 juta ton. Artinya, memang penyerapannya luar biasa. Jadi membuat tanah menjadi lebih subur sehingga ada peningkatan produktivitas di sawah,” jelasnya lebih lanjut.

Faktor kedua yang krusial adalah pemberian insentif harga yang serius dari pemerintah. Dengan menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk semua kualitas, kebijakan ini memberikan dorongan kuat bagi petani untuk kembali aktif menanam padi. Jumhur menambahkan bahwa kebijakan harga ini juga memicu pemanfaatan lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi lahan pertanian padi, sehingga produksi beras dapat meningkat tanpa perluasan lahan baru.

“Kemudian, yang kedua, ada insentif yang cukup serius dari mematok harga Rp 6.500 per kilogram dengan kualitas apa pun. Itu pemerintah menetapkan. Itu menyebabkan petani suka menanam sawah, menanam beras,” tuturnya.

Selain peningkatan produksi, Jumhur juga menyoroti kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 131%, sebuah angka yang diklaim tertinggi dalam sejarah Indonesia. Ia membandingkan capaian ini dengan era Orde Baru, di mana NTP umumnya berkisar antara 105-110 persen, bahkan terkadang turun hingga 98 persen. NTP sebesar 131% ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli dan kesejahteraan petani secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

“Kalau 131% artinya ada kelebihan 31%. Jadi, ini sesuatu yang menarik buat petani. Jadi, itu salah satu tambahan saja penyebab kenapa penjelasannya tanpa perluasan bisa swasembada,” pungkasnya.