Publica.id — Upaya untuk mendorong kemandirian fiskal daerah terus dilakukan melalui berbagai alternatif pembiayaan pembangunan. Salah satunya adalah melalui penerbitan obligasi daerah, yang diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan alternatif sekaligus instrumen investasi publik.

Untuk mendukung pengembangan instrumen tersebut, Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI bersama detikcom menggelar kegiatan bertajuk ‘Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik’ di Jakarta yang berlangsung pada 18-19 November 2026.

Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah penyerahan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI. Dokumen ini disusun oleh Tim Penyusun Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah FPG MPR RI, yang merujuk pada berbagai data, masukan, serta hasil diskusi dari rangkaian Sarasehan Nasional di sejumlah daerah.

Sebelumnya, sarasehan telah dilaksanakan di Manado, Yogyakarta, Denpasar, Bandung, Surabaya, Nusa Tenggara Timur, Palembang, dan Pekanbaru. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi ruang dialog bagi para pemangku kepentingan untuk membahas potensi, tantangan, serta kesiapan daerah dalam menerbitkan obligasi daerah.

“Ini merupakan bentuk public participation dalam proses pembuatan undang-undang. Selama ini kita sering mendengar di media sosial adanya pertanyaan mengenai partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang,” terang Ketua FPG MPR RI Melchias Markus Mekeng, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026). “Dan inilah yang kita lakukan,” sambungnya.

Penyerahan naskah akademik ini menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong pembentukan landasan hukum yang lebih kuat untuk pengembangan obligasi daerah. Dengan adanya payung hukum berupa undang-undang (UU), diharapkan instrumen ini dapat memberikan kepastian, kenyamanan, dan perlindungan bagi investor.

Kegiatan di Jakarta juga akan menghadirkan sesi diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi XI DPR RI, akademisi, pelaku pasar, investor, hingga praktisi.

Selain menjadi prosesi penyerahan dokumen, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan terkait obligasi daerah, sekaligus mengidentifikasi potensi serta kesiapan pemerintah daerah dalam memanfaatkan instrumen tersebut.